Sukamta: Selamat Tunaikan Janji-janji Kampanye

Jakarta, MINA – Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta memberikan selamat kepada Joko Widodo dan Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024. Ia berharap keduanya amanah dalam mewujudkan cita-cita menjadi bangsa yang besar.

“Selamat bekerja menunaikan janji-janji Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf Amin,” kata Sukamta ketika dihubungi MINA, Senin (21/10).

Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Polhukam ini menjelaskan, isi pidato Presiden Jokowi dalam pelantikan di rapat paripurna MPR pada Ahad (20/10), cukup bagus. Tapi jangan sampai pidato Presiden Jokowi seperti yang sebelumnya, yaitu ada ketidaksesuaian antara apa yang disampaikan dengan kenyataan di lapangan.

Ia mencontohkan soal kedaulatan data yang sempat digaungkan Presiden Jokowi pada pidato kenegaraan 16 Agustus lalu. Ternyata bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan.

“Yang terjadi justeru pemerintah bersemangat merevisi Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 menjadi Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) yang isinya justeru sangat berpotensi mengancam kedaulatan data itu sendiri,” katanya.

Dalam revisi tersebut, kata dia, salah satunya terkait dihapuskannya kewajiban penyedia jasa elektronik untuk menempatkan data center di dalam negeri, sehingga pusat data dan pemulihan data privat bisa ditempatkan di dalam negeri dan luar negeri.

Doktor lulusan Manchester ini juga menyoroti hal lain pada periode 2014-2019, yaitu persoalan pemerintah yang memprioritaskan pembangunan infrastruktur.

Menurut dia, pembangunan manusia, meskipun sudah dibuat kementerian khusus pembangunan manusia sejak awal periode 2014, roadmap pembangunan manusianya baru disusun pada tahun ke-4 pemerintahan yaitu tahun 2018, menjelang akhir periode.

“Program pembangunan manusia sudah ada sebelumnya dan tersebar ke dalam berbagai sektor, namun hingga saat itu belum ada roadmap yang menaungi semua program tadi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, hal tersebut mengindikasikan seolah pemerintah lebih mementingkan aspek manusia daripada infrastruktur. Logika berpikir seperti ini berpotensi menimbulkan berbagai masalah pelik yang sistematis, khususnya soal pendanaan.

Ia menambahkan, pemerintah seharusnya memprioritaskan pembangunan manusia terlebih dahulu, kemudian barulah pada periode kedua fokus pada pembangunan yang lain termasuk infrastruktur.

“Dengan begitu kita harapkan akan lahir manusia-manusia yang tangguh dan sejahtera yang akan mampu membangun dan memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang ada seperti infrastruktur secara baik dan produktif,” katanya.(L/R06)

Mi’raj News Agency (MINA)