Tak Hanya MUI, PGI Juga Desak Pemerintah RI Mundur dari BoP Usai Serangan AS-Israel ke Iran

Jakarta, MINA – Ketua Majelis Pertimbangan Persekutuan Gereja‑gereja di Indonesia (PGI) Pdt. Gomar Gultom menyatakan dukungan penuh terhadap desakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar Pemerintah Indonesia mencabut keanggotaan dari Board of Peace (BoP) menyusul serangan militer yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran akhir Februari 2026.

Pernyataan PGI ini disampaikan di Jakarta, Selasa (3/3), dan menambah tekanan publik terhadap kebijakan luar negeri Indonesia di tengah krisis regional.

Pdt. Gomar menilai BoP yang dibentuk Amerika Serikat justru menunjukkan sikap yang tidak seimbang dalam mengelola konflik di Timur Tengah.

Menurutnya, struktur kepemimpinan dalam forum ini cenderung memihak satu pihak sehingga Indonesia sebagai negara yang konsisten mendukung perdamaian dan keadilan internasional sebaiknya menarik diri dari keanggotaannya. “Posisi kepemimpinan yang hampir tanpa kontrol membuat seluruh anggota hanya menjadi penonton,” ujarnya.

PGI dan MUI menilai serangan AS dan Israel ke Iran, yang menewaskan sejumlah tokoh penting dan menyebabkan kerusakan luas, bertentangan dengan prinsip perdamaian yang semestinya dijunjung tinggi.

Mereka menganggap langkah militer tersebut justru memperlebar eskalasi konflik, bukan menyelesaikannya. Sikap kritis dari kedua organisasi agama ini merefleksikan keresahan masyarakat sipil terhadap dampak kemanusiaan dari perang yang semakin intens.

Tidak hanya soal BoP, PGI dan MUI juga menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk lebih aktif mendukung diplomasi yang adil dan berimbang.

Dukungan terhadap proses dialog antara semua pihak yang bertikai diharapkan dapat meminimalkan jatuhnya korban sipil dan membuka ruang penyelesaian konflik secara damai.

Pernyataan ini muncul di saat beberapa negara lain juga menuntut penghentian tindakan militer dan kembalinya semua pihak ke meja perundingan.

Pernyataan PGI ini memicu respons beragam di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagian kelompok masyarakat sipil, termasuk organisasi kemanusiaan dan advokat perdamaian, menyambut baik seruan tarik diri dari BoP sebagai bentuk konsistensi kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif.

Namun, sejumlah pihak lain berargumen bahwa sikap diplomatik yang lebih moderat tetap diperlukan untuk menjaga posisi strategis Indonesia dalam forum internasional.

Konflik di Timur Tengah memanas setelah serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel ke berbagai fasilitas strategis di Iran pada 28 Februari 2026 memicu respons keras dari Tehran dan reaksi internasional.

MUI mengeluarkan tausiyah resmi yang bukan saja mengutuk serangan itu, tetapi juga mempertanyakan relevansi peran BoP dalam upaya perdamaian global, serta meminta Indonesia untuk mundur dari forum tersebut demi menjaga kredibilitas kebijakan luar negeri dan dukungan terhadap perjuangan keadilan Palestina. []

Mi’raj News Agency (MINA)