"Tersandera" di Kampung Sendiri

Oleh: Illa Kartila – Redaktur Senior MINA

Sudah hampir dua bulan, penulis dan juga warga lainnya tak bisa ke mana-mana dan tidak bisa “ngapa-ngapain” karena keterbatasan gerak akibat penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak 15 April 2020 di Kota Depok.

Tidak bisa kumpul untuk arisan ibu-ibu, hadir di pengajian, ke pasar, apalagi ke swalayan. Mau ketemu cucu, di kompleks yang berbeda, juga tidak bisa sebab RT setempat memerintahkan Satpam-nya untuk menutup kompleks dari kunjungan orang-orang luar.

Sesungguhnya kehidupan keseharian warga sudah mulai jungkir balik setelah pada 2 Maret diumumkan adanya dua warga Depok pertama yang terpapar virus Corona. Jadi sudah hampir tiga bulan, dan sejak itu kabar-kabar yang menakutkan mulai merebak, bak horor di siang bolong.

Jika boleh berandai-andai, sekiranya dua warga Depok itu tidak melakukan kontak dengan orang Jepang pembawa virus Corona dan pemerintah lebih cepat bertindak – bukan malah mengajak turis asing masuk – bisa jadi virus tidak mewabah dengan cepat. Nasi sudah menjadi bubur, virus kadung jadi pandemi.

Manusia pada dasarnya adalah mahluk sosial yang dinamis dan mobile, sehingga “tersandera” di rumah dan kampung sendiri, menimbulkan kebosanan dan kejenuhan luar biasa, apalagi kegiatan terbatas. Mungkin itu juga penyebab warga banyak melanggar protokol kesehatan, disamping tidak peduli dan tak disiplin.

Dari segi finansial, ketika penduduk baru disarankan memakai masker dan mencuci tangan dengan cairan disinfekstan, segera saja spekulan memborong dan menimbun kedua jenis barang itu, demi keuntungan mereka sendiri. Duh tega ya. Di pasaran barang-barang itu menghilang dan kalaupun ada harganya puluhan kali lipat dari harga biasanya.

Pemberlakuan PSBB di banyak daerah – meski tujuannya mungkin baik – menimbulkan banyak masalah dan efek domino yang memperburuk situasi dan kondisi di tengah makin merebaknya virus Corona yang kemudian disebut Covid19.

Perusahaan-perusahaan raksasa seperti maskapai penerbangan, pabrik-pabrik besar apalagi yang kecil, usaha menengah dan kecil, sektor informal ambruk akibat dilarang beroperasi/berkegiatan. Tak pelak, gelombang PHK menerjang buruh, karyawan-karyawan di sektor non formal, usaha-usaha kecil dan menengah. Tiba-tiba jutaan orang kehilangan pekerjaan dan penghasilan.

Tentu angka kemiskinan segera melonjak dan tingkat kriminalitas meningkat. Selain karena dilepasnya ribuan napi asimilasi – banyak diantara mereka berbuat jahat lagi – juga perut lapar mendorong orang untuk menghalalkan segala cara.

Siap dengan New Normal?

Bekerja dari rumah (WFH) yang pernah menjadi impian banyak pegawai, ternyata tidak sepenuhnya lancar dan menyenangkan. Benar bisa lebih leluasa, tetapi bagi yang tidak memiliki sarana – HP canggih, saluran internet dan segala perangkatnya – WFH malah menjadi beban baik moril maupun material.

Demikian pula belajar di rumah secara daring bagi para siswa – tidak semua anak punya sarana dan prasarana. Sebagian besar siswa SD tidak patuh jika yang mengajar itu orang tua mereka. Juga tak semua guru piawai melakukan proses belajar mengajar secara on-line. Ketika tiba pada masa ujian, realisasinya juga daring. Adakah hasilnya cukup bermutu?

Dalam kerangka “New Normal” ada wacana sekolah akan dibuka lagi pada 13 Juli (tahun ajaran baru). Pertanyannya, adakah sektor pendidikan – termasuk sekolah dan guru – sudah siap untuk menerapkannya dengan benar?

Bagaimanakah mengatur jarak di kelas di sekolah-sekolah negeri yang biasanya diisi oleh 30 siswa/lebih. Siapakah yang akan mengawasi dan mencegah anak-anak berkerumun, karena jumlah guru yang sangat terbatas?

Banyak orang tua keberatan dengan mulai sekolah lagi pada bulan Juli mengingat grafik pandemi Covid19 masih turun naik. Seorang Ibu, Hana Handoko, bahkan membuat petisi agar sekolah jangan dulu dibuka. Hingga Jumat (29/5) petisinya sudah diteken sekitar 50 ribu ortu. Jika pemerintah “keukeuh”, si Ibu akan memilih berhenti kerja agar anak-anaknya bisa sekolah di rumah. Si Ibu menulis dalam petisinya,

“Harapan saya sebagai seorang ibu, agar pemerintah menunda tahun ajaran baru atau setidaknya memperpanjang kegiatan online dari rumah. Supaya anak-anak sebagai penerus bangsa tidak kehilangan nyawanya akibat hidup damai dengan Covid-19 dan juga meminimalkan kenaikan PDP dan ODP.”

Terhadap wacana masuk sekolah lagi pada 13 Juli, Ketua Umum Ikatan Guru Indinesia (IGI), Mohammad Ramli Rahim berpendapat, lebih baik mengundurkan tahun ajaran baru enam bulan menjadi Januari 2021 daripada mengorbankan keselamatan anak-anak didik.

“Pendidikan bisa dilakukan kapan saja, tetapi kesempatan hidup hanya sekali. Biarkan anak-anak libur saja selama enam bulan ke depan, sementara guru-guru mereka mengikuti pelatihan mengajar secara daring. Jujur banyak sekali guru yang tidak menguasai cara tersebut.”

Di tengah banyaknya pelanggaran atas PSBB, grafik pandemi Covid19 yang masih naik turun dan kasus-kasus baru yang ditemukan, sudah siapkah semua warga untuk melakoni hidup normal yang baru? Artinya harus siap dengan beragam pembatasan dan patuh aturan.

Sulit memang berharap seperti itu kapada orang banyak, tetapi jika sudah patuh pada #stay at home, stay safe, stay healthy# paling tidak amankanlah lingkungan terdekat – keluarga, kerabat dan tetangga dari paparan Covid19. Semoga musibah ini cepat berlalu.
(A/RS1/P2)