Tim Bencana MUI-BNPB Edukasi Mitigasi Bencana Lewat Ceramah

Jakarta, MINA – Rapat Kerja Tim Penanggulangan Bencana Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja sama menyepakati rencana kerja untuk memberikan edukasi dan sosialisasi bencana alam dan non-alam di Jakarta, Ahad (13/7). MUI akan fokus pada mitigasi bencana melalui edukasi dan sosialiasi ke umat Islam.

Wakil Menteri Agama KH Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan, perencanaan dilakukan melalui raker ini karena MUI menyadari Indonesia berpotensi mengalami bencana alam seperti gempa, banjir, non alam seperti wabah penyakit dan bencana sosial seperti Narkoba.

“Dari identifikasi dan perencanaan, tim dapat menetapkan sarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam menangani bencana. Menetapkan langkah yang harus diperlukan dalam menangani bencana. Termasuk strategi khusus dengan kompetensi terhadap kondisi darurat,” kata Zainut.

Untuk menentukan komunikasi internal dan eksternal dalam menghadapi bencana, agar dapat dilaksanakan secara efektif, dan dampak buruknya dapat dimitigasi sesegera mungkin.

Zainut mengatakan, menyarakan agar tim bisa melakukan kolaborasi dengan banyak pihak lain terkait strategi penanggulangan bencana. Hal ini didasari pada mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam. Sedangkan peran ulama begitu penting dan masih sangat berpengaruh di tengah masyarakat.

“Suara Ulama yang mampu mensyiar dan berdakwah dengan lembut, dapat mempengaruhi umat serta menjadi wasilah bagi pemerintah dan seluruh elemen lain yang peduli terhadap bagaimana meningkatkan kesadaran umat untuk memitigasi dampak bencana bila terjadi,” ujar dia.

Sementara Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas menuturkan, arah kebijakan MUI dalam mitigasi bencana berpusat pada mempertahankan 5 aspek tujuan syariat (maqashid syariah) yaitu menjaga jiwa, agama, akal, harta, dan nasab. Dua aspek yang pertama yaitu jiwa dan agama adalah domain yang melandasi fatwa-fatwa Covid-19 yang diterbitkan beberapa waktu lalu.

“MUI tidak hanya untuk menjaga diri, tetapi jangan sampai agama kita terkorbankan, jangan sampai perintah Tuhan tak terlaksanakan, ujar dia.

Anwar menambahkan, dalam konteks penanggulangan bencana, arah kebijakan MUI adalah sejalan dengan pemerintah. Dan mengajak segenap pihak tidak saling menyalahkan dan bergotong royong menghadapi bencana, terutama Covid-19. Bencana yang berlarut-larut ini akan berdampak pada sosial, ekonomi, dan politik.

“Kita seiring sejalan dengan pemerintah, agar jangan sampai krisis politik tidak terjadi. Kita bisa cegah jangan sampai ada krisis sosial. Kita berusaha cegah jangan krisis ekonomi berlarut, kita harus segara mungkin keluar dari Covid-19,” ujarnya.

Lanjut Anwar menambahkan, sepakat dengan kampanye BNPB 4 sehat 5 sempurna sebagai ikhitar menjaga imunitas tubuh. Hanya dalam perspektif agama perlu ditambah dengan prinsip halal dan thayib.

Sementara Sekretaris Utama BNPB Harmensyah mengatakan, kebijakan BPNB terdiri dari tiga tahapan yaitu pra bencana, saat bencana (tanggap darurat), dan pascabencana. BNPB menyadari betul peran besar MUI dalam upaya mitigasi bencana ke masyarakat. Ini pula yang melandasi nota kesepahaman MUI-BNPB yang ditandatangi pada 8 Juni lalu.

“Ini tentunya bukan hanya untuk di Jakarta, tapi juga untuk provinsi, kabupaten dan kota se-Indonesia,” imbuhnya.

Ia menggarisbawahi, rencana kegiatan tahun ini akan dititik beratkan pada edukasi dan sosialisasi melalui ceramah di berbagai forum keagamaan di mushala, masjid, dan majelis taklim serta di berbagai platform media. Dengan demikian masyarakat akan semakin mempunyai bekal mitigasi bencana.

“Jika terjadi bencana tidak gagap dalam menghadapinya, selalu siap. Bencana boleh saja terjadi, tapi kita akan selalu siap,” lanjutnya.

Raker dihadiri sejumlah pimpinan MUI diantaranya Ketua MUI Bidang Seni Budaya KH Shodikun, Wakil Sekjen MUI KH Zaitun Rasmin juga Ketua Satgas Covid-19 MUI, Najamuddin Ramly Wakil Sekjen dan juga Ketua Panitia, KH Rofiqul Umam Ahmad Wasekjen MUI dan Ustadz Yusuf Martak Wakil Bendahara MUI. (R/R4/RS2)

Mi’raj News Agency (MINA)