Tim Kofi Annan Temui Presiden dan DPR Myanmar Bahas Rohingya

Mantan Sekjen PBB Kofi Annan bertemu dengan Presiden Myanmar Htin Kyaw, Senin, 5 Desember 2016. (Foto: AFP)

Naypyidaw, 6 Rabi’ul Awwal 1438/6 Desember 2016 (MINA) – Anggota rakhine/">Komisi Penasehat Rakhine Myanmar yang dipimpin oleh mantan Sekjen PBB Kofi Annan bertemu dengan Presiden Htin Kyaw dan lima anggota parlemen di Naypyidaw pada Senin membahas situasi yang tidak stabil di negara bagian barat Rakhine.

Tindakan keras keamanan di negara bagian itu telah memicu tuduhan dilakukannya genosida terhadap Muslim Rohingya yang tinggal di sana.

Komisi sembilan anggota itu bertemu dengan tiga anggota parlemen dari majelis rendah parlemen dan dua dari majelis tinggi yang mengikuti kunjungan ke bagian barat laut negara bagian Rakhine. Demikian Radio Free Asia (RFA) memberitakannya yang dikutip MINA.

Sejauh ini, pasukan keamanan Myanmar diduga telah melakukan pembunuhan di luar hukum, pemerkosaan dan pembakaran di sana selama pencarian terhadap “militan Rohingya” yang bertanggung jawab atas serangan mematikan di pos penjaga perbatasan pada 9 Oktober lalu.

Meskipun Komisi Penasehat telah meminta pertemuan dengan semua anggota parlemen di negara bagian Rakhine, tapi hanya lima anggota parlemen yang setuju untuk bertemu dengan Komisi, karena ada oposisi luas di kalangan warga etnis Rakhine dan anggota Partai Nasional Arakan (ANP) yang mendominasi legislatif negara bagian.

“Mereka (anggota komisi) sekarang telah mengunjungi Rakhine sebanyak tiga kali, dan mereka mengatakan, kerja sama dari sisi Rakhine sangat minim, sedangkan dari sisi Muslim sangat aktif,” kata Soe Win, seorang anggota parlemen majelis tinggi dari partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa, yang turut menghadiri pertemuan itu.

Kepada media RFA, Soe Win mengatakan, yang diinginkan oleh Komisi Penasehat adalah kedua belah pihak datang dan berbicara tentang perasaan, kesulitan, dan masalah mereka, sehingga Komisi dapat mempersiapkan laporan berdasarkan temuan mereka.

Komisi Penasehat ditunjuk pada akhir Agustus oleh Penasihat Negara Aung Sang Suu Kyi. Komisi harus menyerahkan laporan temuannya kepada pemerintah dalam waktu satu tahun.

Menurut harian nasional New Light of Myanmar, seorang anggota komisi mengatakan kepada media lokal bahwa lembaga itu akan menyerahkan laporan sementara kepada pemerintah dalam dua bulan ke depan.

“Tapi sekarang hanya Muslim yang aktif, yang berarti akan ada sangat sedikit fakta tentang masalah yang orang-orang etnis Rakhine hadapi,” kata Soe Win.

Aung San Suu Kyi sedang mencoba menemukan solusi untuk masalah di Rakhine yang pada gilirannya akan membantu negara multietnis itu mencapai tujuan perdamaian abadi.

Namun, etnis Rakhine Buddha dan anggota ANP menentang penunjukan tiga orang asing dalam Komisi Penasehat, termasuk Kofi Annan yang mereka yakini akan berpihak pada Muslim Rohingya.

Organisasi masyarakat sipil Rakhine pun menolak bertemu dengan anggota Komisi yang justru disambut oleh demonstran selama akhir pekan ketika mereka tiba di kota Maungdaw, Buthidaung, Mrauk-U, dan Myebon. (T/P001/R05

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)