Timteng, Konflik Kepentingan, Bukan Perang Agama

 

Oleh: Ali Farkhan Tsani, Redaktur Senior Kantor Berita MINA (Mi’raj News Agency)

Ada sebuah buku yang semakin relevan dibicarakan di kalangan akademisi, pengamat dan pemerhati kawasan Timur Tengah. Buku itu berjudul Sectarianization: Mapping the New Politics of the Middle East, terbitan – Oxford University Press, Maret 2017.

Penulisnya, peneliti dan akademisi terkemuka, Nader Hashemi dan Danny Postel. Hashemi adalah Direktur Pusat Studi Timur Tengah di Universitas Denver, Colorado, AS. Sedangkan Postel adalah Asisten Direktur Program Studi Timur Tengah dan Afrika Utara di Northwestern University Illinois, AS.

Di dalam buku itu diungkapkan bahwa Ketika Timur Tengah semakin terpecah ke dalam kekerasan dan kekacauan, sektarianisme telah menjadi penjelasan umum untuk semua masalah di kawasan ini.

Berbagai konflik di Timteng itu telah berubah dari gerakan non-sektarian atau lintas-sektarian dan non-kekerasan menjadi perang sektarian.

Melalui berbagai studi kasus di Suriah, Irak, Lebanon, Arab Saudi, Bahrain, Yaman, dan Kuwait, buku ini memetakan dinamika sektarianisasi, tidak hanya bagaimana tetapi juga mengapa itu terjadi.

Sempat santer dimunculkan isu Syiah-Sunni, seperti disampaikan Senator AS Ted Cruz.

Ia menyebut, “Sunni dan Syiah telah terlibat dalam perang saudara sektarian sejak 632. Itu adalah puncak keangkuhan untuk membuat keamanan nasional Amerika Serikat bergantung pada resolusi agama yang berusia 1.500 tahun menjadi konflik.”

Mitch McConnell, pemimpin mayoritas Senat AS, juga mengatakan apa yang terjadi di dunia Arab adalah “konflik agama yang telah berlangsung selama satu setengah milenium.”

Utusan perdamaian Timur Tengah AS George Mitchell, juga menganut narasi ini. Ia menyebut isu perpecahan Sunni-Syiah, dimula untuk kekuasaan politik setelah kematian Muhammad. Itu terjadi di seluruh dunia.

“Ini adalah faktor yang sangat besar di Irak sekarang, di Suriah dan di negara-negara lain,” ujarnya, seperti disebutkan pada Asia Times.

Namun, pertanyan besarnya adalah, “Apakah umat Islam di Irak, Suriah, Yaman, Lebanon dan sebagainya, adalah perang karena iman agama sebagaimana masa Nabi Muhammad? Apakah agama adalah jantung dari konflik mereka? Apakah mereka berperang karena melawan orang-orang Kuffaar yang memerangi Islam dan Muslimin?

Di sini agama hanya merupakan bagian kecil dari gambaran geo-strategis dan politik yang jauh lebih besar dan kompleks.

Abad ke-21 kini, konflik modern di negara-negara lebih dipicu oleh persaingan politik, nasionalisme, persaingan geo-strategis kawasan dan perebutan energi alam (minyak).

Iran dan Saudi

Perang sektarian di Timteng saat ini berakar pada nasionalisme modern, bukan dalam teologi Islam. Konflik sektarian ini telah menjadi perang proksi antara Iran dan Arab Saudi, dua aktor nasionalis yang saling mengejar persaingan strategis mereka di kawasan.

Fakta sejarah menyebutkan, Sunni dan Syiah telah hidup berdampingan selama sebagian besar sejarah mereka, ketika sedikit tatanan politik memberikan keamanan bagi kedua komunitas.

Fakta sejarah juga telah membuktikan, bahwa kedua komunitas tidak memiliki kecenderungan genetik untuk saling bertarung. Konflik tidak ada dalam DNA mereka, dan perang bukanlah jalan mereka.

Hal yang sama berlaku untuk persaingan nasionalis antara Iran dan Arab Saudi. Konflik regional antara Teheran dan Riyadh bukanlah masalah primordial dan juga bukan hal yang tidak bisa diselesaikan.

Pada akhir tahun 1970-an, Iran dan Arab Saudi adalah sekutu monarki melawan republikanisme nasionalis Mesir di bawah Gamal Abdel Nasser.

Singkatnya, Sunni dan Syiah tidak bertempur dalam perang agama. Sebaliknya, nasionalisme Iran dan Arab terlibat dalam persaingan regional, khususnya di Suriah dan Irak.

Perang sekarang pun bukan pada kosakata “jihad versus perang salib”. Namun lebih pada perebutan pengaruh kawasan melalui perebutan kekuasaan politik negara. Justru lebih pada bangsa Arab melawan bangsa Arab, atau lebih pada komunitas Muslim vs komunitas Muslim lainnya.

Banyak pendorong ketegangan di kawasan, diperkuat lagi dengan kepentingan Barat akan potensi ekonomi, terutama sumber daya alam, terutama lagi minyak dan gas.

Prof. Omer Taspınar, guru besar strategi keamanan nasional di Universitas Pertahanan Nasional, Washington, AS, mengatakannya bahwa perpecahan di Timur Tengah adalah tentang nasionalisme, bukan konflik dalam Islam (about nationalism, not a conflict within Islam).

Kecenderungan untuk melebih-lebihkan isu Sunni-Syi’ah sebagai “perang dalam agama Islam” hanyalah kebencian yang dirancang untuk konflik dan pertikaian berdarah yang konon tidak bisa diselesaikan ini.

Perang Yaman dan Suriah

Studi kasus yang nyata adalah Perang Arab Saudi ke Yaman. Ketika pertama kali Arab Saudi dan koalisi melancarkan agresi militer ke Shan’a, tahun 2015, tiga tahun lalu, motif utamanya adalah menghantam gerakan milisi bersenjata Houthi yang telah merebut kekuasaan  di ibukota.

Gerakan Houthi ini dianggap berpotensi membahayakan keamanan negara-negara Arab. Apalagi Yaman berbatasan langsung dengan Saudi di sebelah utara dan Oman di sebelah timur. Sementara di sebelah selatan, Yaman berhadapan dengan Laut Arab dan Teluk Aden dan Laut Merah di sebelah barat.

Selain masalah ekonomi, dikhawatirkan pengaruh Syi’ah akan menyebar ke negara-negara tetangganya dan akan mengancam kekuasaan mereka.

Koalisi Saudi pun mendapat dukungan penuh dari AS, baik persenjataan, intelejen maupun pasokan logistik.

Jadi, siapa yang diuntungkan dalam hal ini? Sementara menurut perhitungan The National Interest pada Maret lalu, Arab Saudi diperkirakan sudah mengeluarkan USD100 miliar untuk membiaya perang di Yaman. Angka ini setara dengan Rp1.456 triliun.

Secara ekonomi ini jelas tidak menguntungkan. Sementara senjata-senjata terus beli ke AS. Dalam hal ini AS yang diuntungkan.

Catatan di penghujung 2017 saja, Arab Saudi menggelontorkan dana senilai 7 miliar dolar AS (lebih dari Rp101 triliun) untuk membeli senjata kepada kontraktor-kontraktor pertahanan AS. Beberapa pakar menyebut, senjata-senjata yang dibeli itu juga digunakan untuk memerangi Yaman. Inikah perang agama?

Fakta di lapangan, adanya 12-14 juta warga Yaman atau hampir 50% dari total penduduk, terancam kelaparan. Belum lagi sekitar 85 ribu anak-anak meninggal akibat gizi buruk yang melanda, lebih dari 10.000 warga sipil terbunuh dan 3 juta warga lainnya terlantar. Inikah perang agama? Inikah perang agama yang mengakibatkan jutaan rakyat tak berdosa menjadi korbannya? Inikah perang seperti yang pernah diajarkan Nabinya?

Lalu, Perang Suriah? Seperti laporan menurut lembaga swadaya masyarakat Pusat Penelitian Kebijakan, Syrian Center for Policy Research (SCPR). Perang saudara yang terjadi sejak 2011 menewaskan lebih dari 470.000 orang. BBC melaporkan.

Serta menyisakan kehancuran di berbagai jalan, pabrik, rumah sakit, sekolah, dan rumah-rumah penduduk.

Perang ini telah membunuh 110.687 warga sipil, termasuk lebih dari 20.000 anak dan hampir 13.000 wanita. Sementara menurut Badan Pengungsi PBB UNHCR melaporkan, 5 juta warga mengungsi atau melarikan diri dari Suriah ke berbagai negara, terkatung-katung, mencari perlindungan.

Glen Carey dari The Washington Post menyebutkan, selama beberapa dekade, para pemimpin Suriah memaksakan stabilitas nasional, tapi dengan tetap mengakomodasi campuran berbagai kelompok agama dan etnis di negara tersebut.

Lalu, terpiculah perang saudara tahun 2011, dengan melibatkan rezim Assad, yang didukung Iran, kelompok miloitasn Hizbullah Lebanon dan Rusia.

Sementara kelompok pemberontak atau opsisi Suriah didukung oleh kekuatan asing termasuk Arab Saudi dan Amerika Serikat.

Lagi-lagi inikah perang agama? Lalu, siapa yang diuntungkan dalam perang ini? Tentu produsen senjata, yang tidak jauh dari kisaran made in AS, Inggris, Prancis, Rusia dan Israel.

Catatan The Independent akhir tahun 2017 menunjukkan, penjualan senjata global meningkat untuk pertama kalinya sejak 2010, terutama ke pasar Timur Tengah.

Senjata-senjata itu banyak di antaranya memicu konflik mematikan di Timur Tengah, yang hingga saatini dibeli dan dijual pada tingkat tertinggi sejak 2010, dengan penjualan naik lebih dari sepertiga (38 persen) sejak 2002.

Perlengkapan militer senilai $ 374,8miliar (sekitar Rp5.450 triliun) dijual pada tahun 2016 oleh 100 perusahaan teratas di industri senjata, sebuah ulasan tahunan oleh Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).

Kembali pada Al-Quran

Kembali pada Al-Quran dan telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad adalah solusi strategis, global dan kuat dalam menyelesaikan semua konflik dunia. Terlebih ini menimpa dunia Islam, lebih khusus lagi di kawasan Timur Tengah. Tempat awal berkembang dan bersinarnya ajaran Islam yang rahmatan lil ‘alamin.

Dalam sejarah peradaban dan agama, para nabi (anbiya‟) sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhhamad merupakan orang-orang pilihan yang telah ditetapkan Allah sebagai juru damai  (peace maker).

Norma-norma yang dibawa oleh mereka, yang disempurnakan dengan Al-Islam,  bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Karenanya, kesetiaan dalam merealisasikan norma-norma dari Allah, yakni kembali pada Al-Quran,  merupakan kunci utama untuk mencapai hidup yang penuh dengan damai.

Ini karena bagi umat Islam, yang notabene banyak terlibat dalam konflik di Timur Tengah, Al-Quran adalah sumber nilai tertinggi dan sangat layak dijadikan sebagai rujukan untuk melakukan beberapa terobosan resolusi konflik demi terciptanya sebuah kedamaian. Al-Quran sendiri merupakan syifa’ (penawar, obat dan solusi) bagi problem kemasyarakatan, termasuk di dalamnya masalah konflik global.

Prinsip-prinsip ajaran Al-Quran lebih mengedepankan upaya mediasi (at-tahkim), yaitu proses penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak dengan mendatangkan seorang juru damai. (QS An-Nisa [4]: 35).

Prinsip lainnya adalah musyawarah antar kaum Muslimin (syura baynahum). Musyawarah merupakan suatu upaya untuk memecahkan sebuah persoalan guna mengambil keputusan bersama, termasuk dalam mengatasi konflik. (QS Ali Imran [3]: 158).

Saling mendamaikan dan memaafkan antarsesama kaum beriman (ishlah bayna akhawaykum), menjadi prinsip berikutnya.

Prinsip islah ini akan menjauhkan diri atau kelompok dari aksi balas dendam, kebencian dan permusuhan berkepanjangan. (QS Al-Baqarah [2]: 237).

Adanya jaminan kebebasan (al-hurriyah) juga sangat penting dalam menegakkan perdamaian. Dalam pandangan Al-Quran, kebebasan ini sangat dijunjung tinggi, termasuk dalam menentukan pilihan beragama Islam, “Laa ikraaha fiddiin”. (QS Al-Baqarah [2]: 256).

Semoga konflik yang mengarah pada peperangan dan pertumpahan darah segera berakhir. Masing-masing pihak kembali pada meja perundingan secara terhormat untuk menatap kembali peradaban yang sempat porak-poranda oleh senjata buatan Barat yang merugikan bangsa Arab sebagai korbannya.

Semua itu akan dengan maksimal terwujud dengan adanya satu kepemimpinan dalam dunia Islam, yang mengikuti metode, jalan, dan manhaj kenabian (khilafah ‘alaa minhaajin nubuwwah).

Terbayanglah, apa yang pernah ditulis Felix Sauw, “Khilafah Yang Menyatukan, Khalifah Yang Melindungi” (2014). Yaitu bagaimana kekuatan ummat Muslim jika mereka bersatu.

Allah limpahkan berkah pada mereka dan kebaikan dunia-akhirat, kekuatan yang tiada bandingannya dan kehormatan serta kemuliaan, disegani lawan dan disukai kawan. Dengan pemimpin yang satu, kepemimpinan yang satu, bendera yang satu, aturan yang satu, rasa yang satu, dan komando yang satu.

Itu semua pernah terjadi pada satu masa yang panjang, saat kaum Muslimin di seluruh dunia bersatu dalam kurun waktu sekitar 1300 tahun lamanya. Bermula dari kepemimpinan Rasulullah Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam pada 622 M di Madinah, hinga berakhir pada Kekhilafahan Utsmaniyyah tahun 1924 M di Turki.

Insya-Allah dengan konsekwen dan komitmen kaum Muslimin pada Al-Quran dan As-Sunnah, kesatuan umat Islam itu akan kembali bersatu pada saatnya. Konflik yang yang masih bergejolak saat ini adalah ujian terberat umat, dan umat akan dapat melaluinya, dengan izin Allah. Wallahu a’lam. (A/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)