Tingkatkan Kesejahteraan Pegawai dan Pensiunan, OJK Dorong Industri Dana Pensiun Tumbuh

Foto: Dok

 

Jakarta, 28 Rajab 1438/25 April 2017 (MINA) – Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Rahmat Waluyanto mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan industri Dana Pensiun sehingga mampu memberikan kenaikan kesejahteraan yang layak bagi pekerja, baik pada saat aktif bekerja maupun di hari tua.

“Pertumbuhan industri Dana Pensiun masih berjalan lambat. Karena itulah OJK sangat berkepentingan untuk memfasilitasi perkembangan industri dana pensiun ke depannya,” kata Rahmat Waluyanto saat membuka seminar internasional Dana Pensiun “25 Years Of Pension Savings – Way Forward For Next Quarter Century” di Jakarta, Selasa (25/4).

Rahmat mengatakan, pertumbuhan aset industri Dana Pensiun meningkat dari 7,06% di tahun 2015 menjadi 15,5% di tahun 2016, namun memasuki usia 25 tahun diterbitkannya Undang-Undang Dana Pensiun ini, pertumbuhan industri Dana Pensiun tersebut masih relatif kecil.

“Untuk itu, OJK melihat perlu upaya bersama dengan sejumlah pemangku kepentingan lain untuk menyikapi tumpang tindih ini. Seminar ini diharapkan bisa menjadi tempat untuk mendapatkan masukan dan bertukar pikiran untuk memajukan industri Dana Pensiun Indonesia,” kata Rahmat.

Ia menyebutkan, berdasarkan data per 31 Desember 2016, aset IKNB sebesar Rp 1.909,26 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 13,64% dibandingkan total aset tahun 2015. Industri Dana Pensiun mampu memberikan kontribusi sebesar 12,5% atau sekitar Rp 238,3 triliun.

Dikatakan, jumlah peserta Dana Pensiun di Indonesia adalah 4,47 juta orang atau mencapai 6,37% dari total tenaga kerja di Indonesia. Sementara total aset hingga Februari 2017 mencapai Rp 244,26 triliun, meningkat dibanding Desember 2016 sebesar Rp 238,3 triliun.

“Kemudian, jumlah peserta jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan per 31 Desember 2016 sebesar 9,13 juta orang dengan total aset Rp 13,8 triliun per 28 Februari 2017,” ucapnya.

Seminar ini dihadiri narasumber dari World Bank, Pinbox Solutions (India), World Bank Consultant (former APRA), MPFA Hong Kong, Kementrian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI), Perkumpulan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (PDPLK), Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), dan PT Willis Towers Watson. (L/R02/P1)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)