Kiev, MINA — Rencana perdamaian yang digagas Donald Trump untuk mengakhiri perang antara Rusia dan Ukraina menuai kontroversi. Pasalnya, syarat‑syaratnya membuat Ukraina ragu bisa diterapkan.
Anadolu melaporkan, Kamis (27/11), poin pertama dalam proposal itu adalah pengakuan kedaulatan Ukraina secara formal, namun di saat yang sama menerima pengakuan atas wilayah‑wilayah seperti Crimea serta sebagian wilayah Donbas (termasuk Luhansk dan Donetsk) sebagai “de facto” milik Rusia.
Kedua, rencana tersebut memuat pembatasan signifikan terhadap militer Ukraina — antara lain pengurangan jumlah personel menjadi maksimal 600.000 orang — serta larangan terhadap upaya keanggotaan NATO dan penempatan pasukan NATO di wilayah Ukraina.
Ketiga, sebagai bagian dari jaminan keamanan, disebutkan bahwa Ukraina akan menerima “security guarantee” dari pihak AS dan sekutu, dengan janji bahwa setiap agresi terhadap Ukraina akan dipandang sebagai serangan terhadap komunitas transatlantik.
Baca Juga: Aktivis Bentangkan Bendera Palestina Saat Sidang Parlemen Jerman, Protes Kebijakan Gaza
Namun detail mekanisme dan komitmen nyata atas jaminan itu belum jelas, yang memunculkan skeptisisme di kalangan Kyiv dan sekutu Eropa.
Menanggapi proposal tersebut, pihak Ukraina menyatakan kesulitan menerima sejumlah syarat yang dianggap menyerahkan kedaulatan dan integritas wilayah negara.
Kyiv khawatir usulan itu lebih menguntungkan Rusia dan bisa dianggap sebagai “kapitulasi” daripada perdamaian sejati.
Dengan demikian, meskipun proposal perdamaian Trump memunculkan harapan akan penyelesaian konflik panjang, gesekan atas syarat‑syarat mendasar membuat jalan menuju resolusi damai tetap penuh rintangan dan membuat masa depan Ukraina tampak berada di persimpangan sulit antara kompromi dan pertahanan kedaulatan. []
Baca Juga: Senator AS Desak Bantuan Militer ke Israel Dihentikan
Mi’raj News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur