Kedubes Rusia Beri Klarifikasi terkait 8 WNI Disebut Jadi Tentaranya

Jakarta, MINA – Kedutaan Besar Rusia di Jakarta membantah terlibat dalam perekrutan delapan warga negara Indonesia (WNI) yang disebut bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov pada Selasa (1/9) menegaskan, perwakilan diplomatik Rusia tidak melakukan perekrutan warga asing untuk menjadi personel militer Rusia.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina mengklaim menemukan dokumen mengenai sedikitnya delapan WNI yang direkrut ke dalam barisan militer Rusia.

Intelijen Ukraina menyebut para WNI tersebut awalnya ditawari pekerjaan dengan iming-iming gaji tinggi, pekerjaan non-tempur, hingga peluang memperoleh kewarganegaraan Rusia. Pemerintah Indonesia kini masih memverifikasi klaim tersebut.

Tolchenov tidak menampik adanya warga negara asing yang bergabung dengan militer Rusia ketika berada di negara tersebut. Mereka, menurut dia, berasal dari berbagai latar belakang, termasuk pekerja, mahasiswa, hingga wisatawan.

Namun, keputusan untuk bergabung disebut merupakan pilihan pribadi masing-masing dan bukan hasil perekrutan yang dilakukan Kedutaan Besar Rusia.

“Kedutaan besar sama sekali tidak terlibat melakukan rekrutmen” warga asing untuk angkatan bersenjata Rusia, kata Tolchenov.

Ia juga menyatakan Kedubes Rusia siap memberikan penjelasan dan bekerja sama apabila Kementerian Luar Negeri RI membutuhkan informasi untuk memastikan keberadaan maupun status delapan WNI yang disebut dalam laporan Ukraina.

Sementara itu, Juru Bicara I Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan pemerintah mencermati informasi dari otoritas Ukraina tersebut. Kemlu melakukan verifikasi melalui perwakilan Indonesia di Rusia dan berkoordinasi dengan kementerian serta lembaga terkait.

Dengan demikian, identitas dan status delapan WNI tersebut belum dapat dinyatakan sebagai fakta yang telah terkonfirmasi oleh Pemerintah Indonesia.

Kasus ini bukan pertama kalinya muncul laporan mengenai WNI yang dikaitkan dengan keterlibatan dalam perang Rusia-Ukraina. Pada 2024, pemerintah Indonesia juga pernah membantah laporan mengenai WNI yang disebut menjadi tentara bayaran di pihak Ukraina.

Karena itu, proses verifikasi diplomatik diperlukan untuk memastikan kebenaran informasi terbaru sekaligus mencegah WNI menjadi korban penipuan atau eksploitasi dengan modus tawaran pekerjaan di luar negeri. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Intelijen Ukraina Sebut 8 WNI Jadi Tentara Rusia

Kyev, MINA – Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina (FISU) menyebut sedikitnya delapan warga negara Indonesia (WNI) direkrut ke dalam angkatan bersenjata Rusia untuk terlibat dalam perang Rusia-Ukraina.

Pemerintah Indonesia saat ini tengah  melakukan verifikasi untuk memastikan identitas, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan para WNI tersebut.

FISU menyebut kedelapan WNI itu direkrut dengan tawaran pekerjaan yang menjanjikan bayaran tinggi, tugas non-tempur, percepatan memperoleh kewarganegaraan Rusia, serta berbagai tunjangan sosial.

Namun, menurut badan intelijen Ukraina tersebut, para calon pekerja disebut tidak mengetahui secara jelas ke mana mereka akan dikirim setelah direkrut.

Delapan nama yang dipublikasikan FISU adalah Yuda Putra Pratama, Haryanto Dwi Kencana, Erwanda, Ngangun Hudri Fadli, Muhammad Syaripudin, M Hadi Maulana, Wahyu Oktavian Iskandar, dan Helmi Nuraha Hakim.

Data tersebut disampaikan FISU sebagai bagian dari dokumen yang mereka klaim diperoleh mengenai perekrutan warga asing ke dalam militer Rusia.

Juru Bicara I Kementerian Luar Negeri RI Yvonne Mewengkang mengatakan pemerintah mencermati informasi tersebut dan melakukan verifikasi melalui Perwakilan RI di Rusia.

Kemlu juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait karena identitas, status kewarganegaraan, mekanisme perekrutan, serta bentuk keterlibatan para WNI tersebut masih harus dipastikan lebih lanjut.

Kemlu RI juga membuka kemungkinan adanya unsur penipuan atau eksploitasi apabila para WNI tersebut memang direkrut melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya.

Jika kemudian ditemukan WNI yang menjadi korban, pemerintah menyatakan akan mengambil langkah perlindungan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Pemerintah juga mengimbau WNI agar berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di wilayah konflik maupun pekerjaan yang berpotensi melibatkan mereka dalam kegiatan militer negara asing.

Di sisi lain, Kemlu menegaskan bahwa apabila keterlibatan WNI dalam angkatan bersenjata negara asing nantinya terbukti, tindakan tersebut merupakan keputusan individual dan tidak merepresentasikan kebijakan maupun posisi Pemerintah Indonesia.

Jakarta tetap konsisten mendorong penyelesaian damai konflik Rusia-Ukraina serta penghormatan terhadap Piagam PBB dan hukum internasional. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Anak Menkes AS Masuk Daftar Buronan Rusia, Diduga Terlibat Perang di Ukraina

Rusia Peringatkan Inggris Akan Ada Konsekwensi karena Pasok Drone ke Ukraina

Moskow, MINA – Rusia memperingatkan Inggris bahwa akan ada “konsekuensi” setelah laporan bahwa Ukraina telah menyerang di wilayah Rusia dengan drone yang disediakan oleh London dan dibuat oleh perusahaan Inggris.

Dalam pernyataan pada Selasa (18/8), Kedutaan Besar Rusia untuk Inggris menuduh London meningkatkan perang Rusia melawan Ukraina dengan menyediakan persenjataan.

“Tindakan London pasti akan membawa konsekuensi yang harus dijawabnya,” kata kedutaan itu. UPI News melaporkan.

“Semakin dalam keterlibatannya dalam konflik dan semakin besar dukungannya terhadap mesin teroris Kiev, semakin tinggi harga yang harus dibayar,” lanjut pernyataan.

Inggris telah menjadi pendukung gigih pertahanan Ukraina terhadap Rusia, yang menginvasi tetangga timurnya pada Februari 2022, memicu perang empat tahun.

Menurut laporan dari pemerintah Inggris, London telah mengalokasikan lebih dari $33 miliar untuk Ukraina, termasuk lebih dari $21,6 miliar dalam bantuan militer.

Inggris fokus memasok drone ke Ukraina, yang terbukti efektif dalam pertahanan Kyiv terhadap Kremlin.

Pada bulan April, Kementerian Pertahanan Inggris mengumumkan akan mengirimkan setidaknya 120.000 drone ke Ukraina pada akhir tahun ini. Jumlah meningkat menjadi 150.000 pada laporan Juni. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Zelensky Copot Panglima Militer Ukraina di Tengah Gelombang Protes Politik

Kyiv, MINA – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky resmi memberhentikan Panglima Militer Ukraina di tengah meningkatnya tekanan politik menyusul keputusannya merombak jajaran pemerintahan, termasuk mengganti Menteri Pertahanan.

Langkah tersebut memicu gelombang protes dari berbagai kalangan yang menilai pergantian pejabat strategis dilakukan pada saat negara masih menghadapi perang berkepanjangan dengan Rusia. Anadolu melaporkan, Rabu (22/7).

Keputusan itu diumumkan melalui dekrit presiden pada Selasa (22/7). Selain melakukan pergantian di tubuh militer, Zelensky juga melanjutkan restrukturisasi kabinet dengan menunjuk pejabat baru untuk mengisi sejumlah posisi penting.

Pemerintah Ukraina menyatakan perubahan tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas koordinasi antara sektor pertahanan dan pemerintahan dalam menghadapi situasi perang.

Pergantian pimpinan militer terjadi setelah kebijakan Zelensky mengganti Menteri Pertahanan menuai kritik dan aksi protes di sejumlah wilayah. Pergantian sejumlah pejabat tinggi berpotensi mengganggu stabilitas kepemimpinan militer ketika pasukan Ukraina masih menghadapi tekanan Rusia.

Namun, pemerintah menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi demi meningkatkan kinerja institusi pertahanan.

Sejak invasi Rusia pada Februari 2022, Ukraina telah beberapa kali melakukan perombakan di jajaran pemerintahan dan militer.

Zelensky berulang kali menyatakan bahwa evaluasi terhadap pejabat publik diperlukan untuk memastikan efektivitas pengelolaan perang, memperkuat tata kelola pemerintahan, serta menjaga kepercayaan masyarakat dan mitra internasional yang terus memberikan dukungan kepada Kyiv.

Perubahan kepemimpinan di sektor pertahanan juga menjadi perhatian negara-negara Barat yang selama ini menjadi pendukung utama Ukraina.

Amerika Serikat dan negara-negara anggota NATO terus menyalurkan bantuan militer, pelatihan, dan dukungan finansial, sehingga stabilitas kepemimpinan di tubuh militer Ukraina dinilai penting bagi keberlangsungan koordinasi operasi pertahanan menghadapi Rusia.

Hingga kini, situasi politik di Ukraina masih berkembang seiring berlangsungnya perang yang telah memasuki tahun kelima.

Restrukturisasi pemerintahan yang dilakukan Zelensky akan menjadi ujian bagi soliditas kepemimpinan nasional, terutama dalam menjaga dukungan publik di dalam negeri sekaligus mempertahankan kepercayaan para sekutu internasional terhadap upaya pertahanan Ukraina. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Presiden Zelensky Umumkan Perombakan Kabinet, PM Ukraina Akan Diganti

Kyiv, MINA – Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengumumkan rencana perombakan kabinet yang mencakup pergantian Perdana Menteri Yulia Svyrydenko.

Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi politik baru pemerintah Ukraina untuk memperkuat diplomasi, keamanan, dan efektivitas pemerintahan di tengah perang yang masih berlangsung dengan Rusia.

Zelensky mengatakan telah membahas perubahan tersebut bersama Svyrydenko dan menyampaikan apresiasi atas kepemimpinannya selama menjabat. Al-Jazeera melaporkan, Senin (13/7).

Menurutnya, pemerintah membutuhkan penyegaran agar mampu menjalankan prioritas nasional secara lebih efektif, terutama dalam memperkuat hubungan dengan negara-negara mitra utama Ukraina.

Ia juga menawarkan Svyrydenko untuk mengemban tugas baru yang berkaitan dengan kerja sama strategis dengan salah satu mitra penting Kyiv.

Selain posisi perdana menteri, perombakan juga diperkirakan menyentuh sejumlah lembaga penegak hukum.

Zelensky menyatakan setiap prioritas kebijakan luar negeri akan dipimpin oleh pejabat yang memiliki pengalaman dan kapasitas untuk memastikan pelaksanaan berbagai kesepakatan internasional sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat Ukraina di tengah situasi perang.

Berdasarkan konstitusi Ukraina, pergantian perdana menteri mengharuskan kabinet mengundurkan diri dan pembentukan pemerintahan baru harus memperoleh persetujuan parlemen (Verkhovna Rada).

Meski demikian, para pengamat menilai proses tersebut diperkirakan berjalan lancar mengingat mayoritas anggota parlemen masih mendukung agenda pemerintahan Zelensky sejak invasi Rusia dimulai pada 2022.

Perombakan kabinet dilakukan ketika Ukraina terus menghadapi tekanan militer dari Rusia sekaligus berupaya memperkuat dukungan internasional.

Pemerintah Kyiv saat ini memprioritaskan peningkatan kerja sama pertahanan dengan negara-negara Barat, percepatan integrasi ke Uni Eropa, serta penguatan hubungan diplomatik dengan berbagai mitra strategis guna mempertahankan dukungan politik, ekonomi, dan militer.

Langkah Zelensky tersebut menjadi reorganisasi besar keempat ukraina/">pemerintahan Ukraina sejak invasi besar-besaran Rusia dimulai.

Perubahan kepemimpinan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pemerintahan dalam menghadapi tantangan perang, mempercepat reformasi domestik, serta menjaga kepercayaan mitra internasional terhadap komitmen Ukraina dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Serangan Rudal Rusia ke Kyiv Tewaskan 10 Orang, Puluhan Warga Terluka

Kyiv, MINA – Serangan rudal dan drone Rusia kembali menghantam ibu kota Ukraina, Kyiv Senin (6/7) menewaskan sedikitnya 10 orang dan melukai 46 lainnya.

Serangan yang berlangsung pada dini hari waktu setempat itu merusak sejumlah kawasan permukiman dan memicu operasi penyelamatan besar-besaran di berbagai titik kota. Al-Jazeera melaporkan.

Otoritas Ukraina menyatakan tim penyelamat masih menyisir reruntuhan gedung apartemen yang hancur untuk mencari kemungkinan korban yang masih terjebak.

Kerusakan paling parah terjadi di Distrik Podilskyi, ketika sebagian bangunan tempat tinggal runtuh akibat hantaman rudal. Sementara itu, di Distrik Darnytsia, beberapa gedung bertingkat juga mengalami kerusakan serius sehingga warga harus dievakuasi.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sebelumnya telah memperingatkan kemungkinan terjadinya serangan berskala besar dari Rusia.

Setelah serangan terjadi, pemerintah Ukraina menuduh Moskow kembali menargetkan kawasan sipil dan infrastruktur nonmiliter. Hingga berita ini diturunkan, proses pencarian korban masih berlangsung sehingga jumlah korban diperkirakan masih dapat bertambah.

Gelombang serangan terbaru ini terjadi hanya beberapa hari setelah serangan gabungan Rusia lainnya yang menewaskan sedikitnya 31 orang di Kyiv, menjadikannya salah satu periode paling mematikan bagi ibu kota Ukraina sepanjang tahun ini.

Intensitas serangan udara yang terus meningkat menunjukkan eskalasi konflik belum mereda, meskipun berbagai upaya diplomasi internasional terus dilakukan untuk mendorong tercapainya gencatan senjata.

Sejak invasi Rusia dimulai pada Februari 2022, Kyiv berulang kali menjadi sasaran serangan rudal dan drone. Dalam beberapa bulan terakhir, kedua belah pihak juga meningkatkan penggunaan pesawat nirawak jarak jauh untuk menyerang target militer maupun infrastruktur strategis.

Situasi tersebut semakin memperburuk kondisi kemanusiaan dan memperbesar kebutuhan bantuan internasional bagi warga sipil yang terdampak perang.

Perang Rusia-Ukraina yang telah berlangsung lebih dari empat tahun terus menimbulkan korban jiwa dan kerusakan luas.

Sejumlah negara Barat tetap memberikan dukungan militer dan finansial kepada Ukraina, sementara berbagai forum internasional terus menyerukan penghentian permusuhan melalui jalur perundingan. Namun, hingga kini belum terlihat tanda-tanda bahwa konflik akan segera berakhir. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Ukraina Serang Fasilitas Energi, Rusia Alami Krisis BBM

Moskow, MINA – Serangan pesawat nirawak (drone) Ukraina yang terus menyasar kilang minyak dan berbagai fasilitas energi strategis di Rusia mulai berdampak pada pasokan bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri.

Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui negaranya tengah mengalami kekurangan BBM di sejumlah wilayah dan telah membentuk satuan tugas khusus untuk memastikan distribusi energi tetap berjalan.

Dalam rapat bersama, Putin menyatakan gangguan pasokan BBM menjadi perhatian serius karena berpotensi memengaruhi sektor transportasi, logistik, hingga pertanian yang saat ini memasuki musim panen.

Pemerintah Rusia telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga ketersediaan bahan bakar dan mengoptimalkan produksi kilang dalam beberapa pekan mendatang. RTnews melaporkan, Senin (29/6).

Sejak awal tahun, Ukraina meningkatkan intensitas serangan drone jarak jauh yang menargetkan kilang minyak, depot penyimpanan bahan bakar, serta jaringan distribusi energi Rusia.

Strategi tersebut dinilai sebagai upaya melemahkan kemampuan logistik Moskow dalam menopang operasi militernya di medan perang, sekaligus memberikan tekanan terhadap perekonomian Rusia.

Meski mengakui adanya kekurangan BBM, Putin menegaskan kondisi tersebut masih dapat dikendalikan. Ia mengatakan cadangan bensin nasional masih mencukupi dan produksi diperkirakan meningkat pada Juli.

Pemerintah juga tengah mempertimbangkan pembatasan sementara ekspor solar apabila kebutuhan dalam negeri terus meningkat.

Para pengamat menilai pengakuan terbuka Kremlin mengenai gangguan pasokan energi menunjukkan bahwa serangan Ukraina mulai memberikan dampak nyata terhadap sektor strategis Rusia.

Selain berpotensi mengganggu aktivitas industri dan distribusi logistik, keterbatasan bahan bakar juga dapat memengaruhi produktivitas sektor pertanian serta meningkatkan tekanan terhadap inflasi domestik.

Konflik Rusia-Ukraina yang telah berlangsung lebih dari empat tahun kini tidak hanya berlangsung di garis depan pertempuran, tetapi juga merambah sektor energi yang menjadi tulang punggung perekonomian Rusia.

Dengan serangan terhadap infrastruktur energi yang terus berlanjut, tantangan pemerintah Rusia untuk menjaga stabilitas pasokan BBM diperkirakan akan semakin besar dalam beberapa bulan ke depan. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Uni Eropa Siapkan Paket Sanksi Baru untuk Rusia

Brussels, MINA – Uni Eropa mengusulkan paket sanksi ke-21 terhadap Rusia sebagai bagian dari upaya meningkatkan tekanan kepada Moskow di tengah berlanjutnya perang di Ukraina.

Paket terbaru tersebut mencakup sejumlah pembatasan baru, termasuk larangan masuk ke wilayah Uni Eropa bagi individu yang pernah terlibat dalam operasi militer Rusia di Ukraina. RTnews melaporkan, Rabu (10/6).

Komisi Eropa menyatakan usulan sanksi itu bertujuan mempersempit ruang gerak Rusia dalam mempertahankan operasi militernya sekaligus memperkuat efektivitas sanksi-sanksi yang telah diberlakukan sebelumnya.

Langkah tersebut juga diarahkan untuk menutup berbagai celah yang selama ini memungkinkan sejumlah pihak menghindari pembatasan ekonomi dan perjalanan.

Selain larangan perjalanan, paket sanksi baru itu mencakup pembatasan terhadap individu dan entitas yang dinilai mendukung aktivitas militer Rusia. Uni Eropa juga berupaya memperketat pengawasan terhadap aliran teknologi dan barang yang berpotensi digunakan untuk kepentingan pertahanan dan industri militer.

Sejak konflik Rusia-Ukraina pecah pada Februari 2022, Uni Eropa telah menjatuhkan berbagai putaran sanksi yang menyasar sektor perbankan, energi, perdagangan, transportasi, hingga individu yang memiliki hubungan dengan pemerintah Rusia.

Namun, sejumlah negara anggota menilai tekanan tambahan masih diperlukan karena perang belum menunjukkan tanda-tanda akan segera berakhir.

Paket sanksi ke-21 ini masih memerlukan persetujuan seluruh negara anggota Uni Eropa sebelum dapat diberlakukan. Proses pembahasannya diperkirakan akan berlangsung dalam beberapa pekan ke depan, mengingat kebijakan sanksi memerlukan kesepakatan bulat dari seluruh anggota blok tersebut.

Sementara itu, Rusia berulang kali mengecam kebijakan sanksi Barat dan menyebutnya sebagai langkah yang tidak efektif untuk menghentikan operasi militernya.

Moskow bahkan menilai pembatasan ekonomi yang diterapkan negara-negara Barat justru berdampak pada perekonomian global, termasuk sektor energi dan perdagangan internasional.

Mi’raj News Agency (MINA)

Studi: Israel Salah Satu Negara Paling Agresif pada Tahun 2025

Oslo, MINA – Israel adalah salah satu negara paling agresif pada tahun 2025 dengan keterlibatannya dalam setidaknya lima konflik pada tahun itu, sebuah studi Norwegia mengatakan pada Selasa (9/6), saat dunia menyaksikan jumlah perang antar negara tertinggi sejak Perang Dunia Kedua.

Israel “jelas merupakan salah satu negara paling agresif di dunia saat ini,” merujuk pada keterlibatannya dalam berbagai jenis konflik di Gaza, Suriah, Lebanon, melawan Iran, dan melawan milisi Houthi Yaman, kata peneliti Siri Aas Rustad kepada sejumlah media, Arab News melaporkan.

Laporan tahunan “Tren Konflik” dari Institut Penelitian Perdamaian Oslo (PRIO) mengatakan, 65 konflik yang melibatkan setidaknya satu negara tercatat di seluruh dunia tahun lalu, rekor tertinggi baru sejak 1946.

PRIO juga menunjuk Amerika Serikat, dengan mengatakan bahwa kembalinya Presiden Donald Trump ke tampuk kekuasaan telah membawa “tidak hanya serangan dan peningkatan kekerasan, tetapi juga hambatan perdagangan yang mereka terapkan.”

“Kita sedang membatasi kolaborasi. Dewan Keamanan (PBB) saat ini tidak berfungsi. Kita mendapatkan dunia yang jauh lebih terpolarisasi,” kata laporan itu.

Konflik antar negara juga mencapai puncak baru dalam 80 tahun terakhir, meningkat dua kali lipat dari tahun sebelumnya menjadi delapan — termasuk bentrokan perbatasan antara India dan Pakistan, Afghanistan dan Pakistan, Kamboja dan Thailand, serta invasi Rusia ke Ukraina dan operasi militer Israel terhadap Suriah.

Tahun lalu merupakan tahun ketiga paling mematikan sejak berakhirnya Perang Dingin, dengan sekitar 245.000 kematian yang terkait langsung dengan pertempuran atau kekerasan politik — hampir 76.500 di antaranya disebabkan oleh serangan yang secara langsung menargetkan warga sipil, dibandingkan dengan 14.200 pada tahun 2024.

Peningkatan tajam dalam jumlah kematian warga sipil disebabkan oleh konflik antara tentara dan paramiliter di Sudan, di mana pengepungan dan pembantaian yang dilakukan di kota El-Fasher di wilayah Darfur diperkirakan telah menewaskan sekitar 60.000 orang.

Sejak berakhirnya Perang Dingin, hanya tahun 1994 dan 2021 yang mengalami lebih banyak pertumpahan darah, masing-masing karena genosida Rwanda dan perang di wilayah Tigray, Ethiopia. []

Mi’raj News Agency (MINA)