Image for large screens Image for small screens

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Damai di Palestina = Damai di Dunia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Uni Afrika: Pemerintahan Paralel di Sudan Ancam Pecah Belah Negara

Rudi Hendrik Editor : Widi Kusnadi - 42 detik yang lalu

42 detik yang lalu

0 Views

Pasukan Reaksi Cepan (RSF) para militer Sudan. (Foto: ST)

Addis Ababa, MINA – Uni Afrika memperingatkan pada Rabu (12/3), pemerintahan paralel di Sudan yang dilanda perang saudara berisiko memecah belah negara itu.

Dilansir dari Arab News, rsf/">pasukan paramiliter RSF (Pasukan Dukungan Cepat) telah terlibat konflik brutal dengan tentara Sudan (SAF) sejak April 2023, dalam perang yang telah merenggut puluhan ribu nyawa dan mengusir lebih dari 12 juta orang.

Perang yang awalnya dipicu oleh ketidaksepakatan atas integrasi RSF ke dalam tentara, telah memecah belah negara itu. Militer sekarang menguasai Sudan timur dan utara, sementara RSF mendominasi hampir seluruh Darfur barat dan sebagian wilayah selatan.

Baik tentara maupun RSF telah dituduh melakukan kejahatan perang.

Baca Juga: AS Sambut Baik Kesepakatan Negara Suriah dengan SDF Kurdi

RSF dan sekutunya menandatangani “piagam pendirian” pemerintahan paralel di Nairobi bulan lalu.

Pada Rabu, Uni Afrika mengutuk tindakan tersebut dan “memperingatkan bahwa tindakan tersebut membawa risiko besar pemisahan negara.”

Para penandatangan dokumen tersebut, yang dilihat oleh AFP, bermaksud untuk menciptakan “pemerintahan yang damai dan bersatu” di wilayah yang dikuasai pemberontak.

Mereka juga berjanji untuk “membangun negara yang sekuler, demokratis, dan terdesentralisasi, yang berdasarkan pada kebebasan, kesetaraan, dan keadilan, tanpa bias budaya, etnis, agama, atau regional.”

Baca Juga: Lebih dari 150 Sandera Kereta Pakistan Diselamatkan, 27 Militan Tewas

Pada awal Maret, RSF dan sekutunya menandatangani, sekali lagi di Nairobi, sebuah “Konstitusi Transisi.”

Uni Afrika meminta semua negara anggotanya, serta masyarakat internasional, “untuk tidak mengakui pemerintah atau entitas paralel mana pun yang bertujuan untuk membagi dan memerintah sebagian wilayah sudan/">Republik Sudan atau lembaga-lembaganya.”

Dalam sebuah pernyataan, dikatakan bahwa organisasi tersebut “tidak mengakui apa yang disebut pemerintah atau entitas paralel di sudan/">Republik Sudan.”

Beberapa bagian negara telah dilanda kelaparan, dengan delapan juta orang lainnya di ambang kelaparan massal.

Baca Juga: 540 Warga India Korban Penipuan Dunia Maya Dipulangkan dari Thailand

Di seluruh negeri, hampir 25 juta orang menderita kerawanan pangan yang parah. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Baru 11 Bulan, Pemerintah Portugal Jatuh karena Mosi Tidak Percaya   

Rekomendasi untuk Anda