Upaya Kudeta di Burkina Faso Gagal

Ouagadougou, 21 Muharram 1438/22 Oktober 2016 (MINA) – Para pejabat keamanan di Burkina Faso mengatakan bahwa mereka telah berhasil menggagalkan rencana kudeta.

Rencana kudeta disalahkan kepada mantan pengawal kepresidenan di negara Afrika Barat itu. Demikian Al Jazeera memberitakan yang dikutip MINA.

Pemerintah mengatakan pada Jumat (21/10) bahwa telah digagalkan “konspirasi besar” untuk merebut kekuasaan dari pasukan yang setia kepada mantan presiden Blaise Compaore yang pernah digulingkan.

Menteri Dalam Negeri Simon Compaore mengatakan, sekitar 30 orang dari unit keamanan mantan presiden berencana membebaskan tahanan lalu kemudian berencana menyerang istana presiden.

Baca Juga: Agresi Cepat dan Besar Israel di Suriah Saat Assad Digulingkan

Sebuah situs berita lokal Koaci.com mengutip Menteri Compaore yang mengatakan komplotan kudeta juga bermaksud menargetkan markas gendarmerie di ibukota, Ouagadougou.

Menurut Menteri, kudeta itu direncanakan pada 8 Oktober dan menyerukan penahanan terhadap pejabat tertentu.

Mereka juga diduga akan menciptakan pemberontakan di dalam barak militer dan meluncurkan pemberontakan menggunakan media sosial. Sedikitnya 10 orang telah ditangkap.

Kementerian Keamanan mengatakan, upaya kudeta terbaru digagalkan setelah dua mantan pengawal presiden tewas ketika mencoba masuk ke ibukota.

Baca Juga: Parlemen Brasil Keluarkan Laporan Dokumentasi Genosida di Gaza

Blaise Compaore dipaksa turun dari kekuasaannya pada bulan Oktober 2014 setelah terjadi pemberontakan rakyat terhadap upaya untuk mengubah konstitusi agar dirinya tetap menjabat sebagai presiden.

Upaya kudeta juga pernah terjadi pada September 2015 oleh pasukan pengawal presiden yang setia kepada Blaise Compaore.

Resimen Keamanan Presiden (RSP) merebut kekuasaan presiden dan perdana menteri, dan menyatakan Dewan Nasional untuk Demokrasi sebagai pemerintah nasional yang baru.

Namun, pada 22 September 2015, pemimpin kudeta, Jenderal Gilbert Diendere, meminta maaf dan berjanji untuk mengembalikan pemerintahan sipil.

Baca Juga: Bank dan Toko-Toko di Damaskus sudah Kembali Buka

Pada 23 September 2015, perdana menteri dan presiden sementara dikembalikan ke kekuasaan. (T/P001/P2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Ratu Elizabeth II Yakin Setiap Warga Israel adalah Teroris