Wartawan Kashmir Protes Larangan Internet oleh India

Kashmir, MINA – Sekelompok wartawan Kashmir berdemonstrasi di Kashmir Press Club di Srinagar, untuk menandai 100 hari larangan telepon dan internet oleh otoritas India sejak 5 Agustus lalu.

Sekitar 50 jurnalis, termasuk fotografer dan videografer, pada Selasa (12/11) menampilkan layar laptop kosong dan plakat dengan pesan bertuliskan “100 hari, tidak ada internet” dan “berhenti mempermalukan wartawan Kashmir.”

Para jurnalis merencanakan protes menuju Enklave Pers terdekat, yang menampung kantor-kantor surat kabar, tetapi diberi tahu oleh polisi jika mereka berbaris, mereka mungkin ditangkap berdasarkan Pasal 144, yang melarang perkumpulan lebih dari empat orang di tempat umum.

Seseorang yang ditahan berdasarkan perintah pelarangan ini dapat didenda hingga 10.000 rupee India (139 dolar) dan dibebaskan setelah menandatangani pernyataan bahwa ia tidak akan lagi berpartisipasi dalam protes apa pun, jika melanggar ia akan didenda 40.000 rupee (558 dolar) dan dipenjara.

Sebuah kendaraan polisi diparkir di luar pintu gerbang klub pers dan beberapa polisi sipil masuk ke tempat itu untuk memberi tahu pejabat klub tentang kemungkinan tindakan hukuman terhadap para demonstran jika demonstrasi meluas ke luar.

“Internet adalah alat vital bagi jurnalis. Kami membayarnya. Kami tidak menuntut freebie apa pun. Kami menuntut pemulihan layanan yang kami bayar,” kata Parvaiz Bukhari, seorang jurnalis senior.

Dia mengatakan, layanan internet yang tersedia di Pusat Fasilitasi Media pemerintah adalah pengalaman yang memalukan.

“Jurnalis harus memasukkan rincian mereka yang dicatat oleh polisi. Kemudian mereka harus menunggu dalam antrian untuk giliran mereka. Mereka diizinkan dalam waktu singkat di salah satu dari 10 sistem komputer. Jurnalis perlu membaca dan terhubung dengan sumber mereka, yang tidak mungkin dilakukan di tempat yang terbatas,” katanya kepada Anadolu Agency.

Shafat Kira, editor harian Inggris Visi Kashmir dan juru bicara Persatuan Editor Kashmir mengatakan mengeluarkan koran tanpa internet terasa seperti “ikan tanpa air.”

“Apakah bisa dipikirkan bahwa tempat seperti Kashmir dapat dilaporkan dengan benar tanpa internet?” ujarnya.

Editor lain, yang meminta anonimitas, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa membatasi internet untuk media bertujuan
mengatur jurnalisme.

“Ketika Anda harus menggunakan fasilitas pemerintah sebagai alat dasar jurnalisme, Anda dapat membayangkan jenis jurnalisme yang akan dihasilkan. Koran-koran terkemuka belum menerbitkan editorial selama tiga bulan terakhir,” lanjutnya.

Semua wartawan saat ini memiliki akses ke internet hanya di Pusat Fasilitasi Media yang bertempat di salah satu ruang Departemen Informasi pemerintah, tidak jauh dari Press Club.

Sejak 5 Agustus pemerintah India telah memblokir akses komunikasi dan memberlakukan pembatasan pergerakan untuk menjaga hukum dan ketertiban di wilayah tersebut.

Beberapa kelompok hak asasi termasuk Human Rights Watch dan Amnesty International telah berulang kali meminta India mencabut pembatasan dan membebaskan tahanan politik.

Meskipun pemerintah India mencabut batasan pada pergerakan dan memulihkan sambungan telepon rumah dan layanan telepon pasca bayar, telepon prabayar dan internet masih ditutup di lembah Kashmir. (T/Ast/RI-1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)