Jakarta, 19 Rabi’ul Akhir 1438/18 Januari 2017 (MINA) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto mengatakan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah mitra strategis pemerintah dalam mengamankan negeri.
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Pleno ke-14 MUI bertemakan “Kerjasama Ulama dan Umaro untuk Kemajuan Bangsa” di Gedung MUI Pusat, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/1).
“Oleh karena itulah kehadiran MUI dari awal sudah merupakan perasaan kami, bahwa MUI adalah mitra strategis pemerintah untuk bersama-sama mengamankan negeri ini,” kata Wiranto.
Ketika ditanya tentang sikap pemerintah yang menjurus keras dan tidak adil ketika berhadapan dengan umat Islam, Wiranto mengatakan bahwa sesungguhnya pemerintah juga ingin memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Dahnil Anzar Sampaikan Pesan Presiden Soal Masa Depan Haji di Manasik Nasional
Sikap tegas dan keras yang ditunjukkan pemerintah, kata Wiranto, bukan berarti pemerintah ingin mengembalikan rezim otoriter, melainkan memberikan kepastian hukum. Ia menjamin pemerintahan di bawah Presiden Jokowi tidak akan kembali ke rezim otoriter.
“Saya menjamin pemerintah tidak akan kembali ke masa rezim otoriter,” kata Wiranto.
Kepada wartawan, Wiranto menegaskan bahwa antara pemerintah dan ulama memiliki peran yang sama kepada masyarakat. Salah satunya adalah memberikan ketenteraman dan keamanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) MUI, Prof Din Syamsuddin menilai bahwa peranan umat Islam dalam menjaga kebhinekaan sangat besar, sehingga perlu mendapat posisi yang sesuai dengan kadarnya. (L/R06/P1)
Baca Juga: Ribuan Umat Islam Gelar Aksi Damai di Semarang, Serukan Boikot Produk Pendukung Zionis Israel
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)