AS Resmi Hapus Suriah dari Daftar Sponsor Terorisme

Washington, MINA – Amerika Serikat (AS) resmi menghapus Suriah dari daftar negara sponsor terorisme pada Senin (24/8), mengakhiri penetapan yang telah berlangsung selama hampir 47 tahun.

Keputusan tersebut menjadi langkah penting dalam perubahan hubungan Washington dengan pemerintahan baru di Damaskus. SANA melaporkan.

Suriah masuk daftar tersebut sejak 1979 dan selama puluhan tahun menghadapi berbagai pembatasan yang berkaitan dengan status itu.

Pencabutan kini dilakukan setelah Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyampaikan niat menghapus status tersebut dan memberikan waktu 45 hari kepada Kongres untuk melakukan peninjauan.

Baca Juga: Raja Yordania: Ambisi Ekspansionis Israel Ancaman Terbesar Masa Depan Kawasan

Pencabutan status itu dipandang dapat membuka ruang lebih besar bagi pemulihan ekonomi Suriah. Status sponsor terorisme sebelumnya membawa pembatasan terhadap bantuan luar negeri, ekspor pertahanan dan sejumlah transaksi keuangan, sehingga menjadi salah satu hambatan bagi lembaga keuangan dan investor yang ingin masuk ke Suriah.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent dan Menteri Luar Negeri Marco Rubio sebelumnya menyatakan perubahan kebijakan terhadap Suriah diharapkan membantu pemulihan ekonomi serta mendorong integrasi negara tersebut ke dalam sistem ekonomi internasional.

Sejumlah lembaga keuangan besar juga mulai melihat peluang untuk kembali beraktivitas di pasar Suriah setelah berbagai pembatasan dilonggarkan.

Langkah Washington tersebut berlangsung setelah jatuhnya pemerintahan Bashar al-Assad pada Desember 2024 dan munculnya pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Ahmed al-Sharaa. Trump sebelumnya telah bertemu al-Sharaa dan menyatakan dukungan terhadap upaya membuka lembaran baru hubungan AS-Suriah.

Baca Juga: Knesset Baru Israel akan Gelar Sidang Perdana 10 November

Meski demikian, pencabutan status sponsor terorisme tidak berarti seluruh pembatasan AS terhadap Suriah otomatis berakhir. Pemerintah AS masih memiliki sejumlah kebijakan dan sanksi lain yang berlaku, sementara Washington tetap memantau kebijakan pemerintahan Damaskus.

Dengan pencabutan tersebut, Suriah kini memiliki peluang lebih besar untuk menarik investasi dan mempercepat proses rekonstruksi setelah bertahun-tahun dilanda perang. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Ukraina Catat 292 WNI Diduga Bergabung dengan Militer Rusia