Alumni ITB Bantah Pernyataan Menko Maritim Dukung Reklamasi

Hasanatun Aliyah - Selasa, 24 Oktober 2017 - 19:24 WIB

Selasa, 24 Oktober 2017 - 19:24 WIB

242 Views

Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB). (Foto: MINA/Aliya)

Jakarta, MINA – Alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) membantah pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman (Menko Maritim) Luhut Binsar Panjahitan adanya dukungan Alumni ITB dalam kajian yang mendukung proyek reklamasi Teluk Jakarta.

“Pernyataan Menko Maritim yang mengesankan bahwa pencabutan moratorium Reklamasi Teluk Jakarta berdasarkan hasil kajian alumni ITB adalah tidak benar,” kata Muslim Armas, alumni ITB Jurusan Teknik Kimia (tahun 1988) saat membacakan pernyataan sikap alumni ITB dalam jumpa pers di Hotel Sofyan Betawi, Jakarta Pusat, Selasa (24/10).

Menurutnya, meskipun Ketua Umum Ikatan Alumni ITB, Ridwan Djamaludin yang merupakan bawahan Menko Kemaritiman, namun pendapat dan rekomendasi Ridwan tidak ada kaitannya dengan alumni ITB. Hal tersebut sudah berlawanan dari kepentingan pribadi masing-masing.

“Alumni ITB selalu mengedepankan kepentingan rakyat dengan tegas menolak pelaksanaan reklamasi di Teluk Jakarta,” ujarnya.

Alumni ITB juga tengah mendesak Presiden Republik Indonesia untuk membatalkan pencabutan moratorium reklamasi tersebut oleh Menko Maritim yang masih berlangsung.

“Reklamasi Teluk Jakarta bukan lagi masalah DKI Jakarta semata, melainkan sudah menjadi isu nasional, untuk itu alumni ITB mengajak segenap mahasiswa dan alumni Perguruan Tinggi se-Indonesia serta eleman masyarakat untuk menolak pencabutan moratorium Reklamasi Teluk Jakarta dan mengawal proses dihentikannya proyek tersebut untuk selamanya,” tambahnya.

Lebih lanjut Muslim menghatakan, untuk menentukan nasib pulau-pulau hasil reklamasi yang sudah terlanjur dibangun perlu dikaji secara menadalam agar tidak merugikan kepentingan rakyat banyak dan berdampak pada lingkungan dengan memperhatikan konstitusi UUD 1945.

Dalam hal ini, alumni ITB juga membuat petisi penolakkan reklamasi itu pada 18 Oktober. Sebelumnya Menko Kemaritiman mengeluarkan pernyataan pada 6 Oktober telah melakukan pencabutan moratorium. (L/R10/RS3)

Mi’raj News Agency (MINA)