Audit: 840 Jembatan Perancis Berisiko Runtuh

Paris, MINA – Sebuah audit yang ditugaskan oleh pemerintah Perancis mengatakan sekitar 840 jembatan di negara itu menderita kerusakan serius dan berisiko runtuh dalam beberapa tahun mendatang.

Pemerintah Presiden Emmanuel Macron telah menjanjikan belanja infrastruktur baru, tetapi datang di bawah tekanan baru setelah jembatan runtuh di negara tetangga Italia yang menewaskan 43 orang, Selasa lalu.

Audit, yang diterbitkan pada Ahad (20/8) oleh surat kabar Journal du Dimanche, mengatakan sepertiga dari 12.000 jembatan yang dipelihara pemerintah di Perancis membutuhkan perbaikan, Daily Sabah melaporkan.

Sekitar 7 persen, atau sekitar 840 jembatan, memiliki “risiko kehancuran” di tahun-tahun mendatang jika belanja pemeliharaan tetap pada tingkat saat ini, kata audit.

Baca Juga: Hongaria Cemooh Putusan ICC, Undang Netanyahu Berkunjung

Audit tidak menangani ribuan jembatan Perancis lainnya yang dikelola oleh perusahaan swasta atau pemerintah setempat, yang telah mengalami pemotongan anggaran dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah merilis ringkasan audit bulan lalu, menyalahkan pemerintah sebelumnya untuk pendanaan jalan yang tidak konsisten dan tidak memadai, dan mengatakan pertumbuhan lalu lintas dan meningkatnya perisriwa cuaca ekstrem telah memperburuk masalah.

Kementerian Transportasi tidak menanggapi permintaan untuk komentar hari Ahad. Menteri Transportasi Elisabeth Borne mengatakan kepada penyiar Perancisinfo pekan lalu bahwa “pemeliharaan jembatan adalah prioritas kami” dan mengumumkan rencana-rencana untuk rencana 1 miliar euro untuk “menyelamatkan jalan-jalan nasional,” termasuk jembatan dan terowongan.

Dia menegaskan kembali rencana untuk undang-undang infrastruktur baru setelah liburan musim panas.

Baca Juga: Pusat Budaya dan Komunitas Indonesia Diresmikan di Turki

Jembatan Genoa runtuh telah meningkatkan sorotan pada pemeliharaan jalan di Italia. Investasi Italia untuk jalan-jalan merosot paling dramatis di antara lima ekonomi Eropa setelah krisis ekonomi 2008, tidak pernah sepenuhnya pulih, menurut Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan. (T/R11/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: DPR AS Keluarkan RUU yang Mengancam Organisasi Pro-Palestina