Bangladesh Mulai Relokasi Pengungsi Rohingya ke Pulau Bhashan Char

Dhaka, MINA – Bangladesh pada Jumat (4/12) mulai memindahkan gelombang pertama pengungsi Rohingya yang terdiri dari 1.642 orang ke pulau Bhashan Char yang baru muncul 20 tahun lalu di Teluk Benggala.

Kementerian Luar Negeri Bangladesh menjelaskan pulau seluas 13.000 hektar itu aman untuk pengungsi, dilengkapi fasilitas modern umum, masjid, sekolah, infrastruktur yang layak, air tawar dan listrik yang terus mengalir, 2 rumah sakit dan 4 klinik, fasilitas komunikasi, kantor polisi, tempat perlindungan dari topan, bendung pelindung kompleks relokasi, lahan pertanian, danau yang indah, taman bermain anak dll.

Namun Dewan Rohingya Eropa, sebuah kelompok hak asasi Rohingya yang berbasis di Eropa, pada Sabtu (5/12) menyatakan keprihatinannya mengenai relokasi pengungsi Rohingya itu yang dikatakannya tidak pernah dihuni, terpencil, rawan topan, rawan bencana alam.

“Kami mendesak masyarakat internasional, termasuk pemerintahan Amerika Serikat yang baru terpilih, negara-negara Asia Selatan, kelompok masyarakat sipil dan organisasi internasional untuk membantu dan membujuk pemerintah Bangladesh segera menghentikan rencana ini,” kata Dewan Rohingya Eropa dalam sebuah pernyataa, Anadolu Agency melaporkannya.

Terdapat permukiman darurat untuk lebih dari 1 juta orang pengungsi Rohingya, beragama Islam di distrik Cox’s Bazar di bagian selatan Bangladesh, yang melarikan diri dari Myanmar karena teraniaya sebab dianggap bukan sebagai warga syah negara itu.

Rencananya 3.500 pengungsi lain akan dipindahkan ke pulau Bhashan Char pekan ini. Relokasi diharapkan selesai dalam sepekan, kantor berita Bangladesh Sangbad Sangstha melaporkan, mengutip sumber angkatan laut.

“Setiap tahun, Bhashan Char tetap terendam air hujan selama beberapa bulan dan Rohingya yang rentan akan semakin terpinggirkan jika mereka dipaksa pindah ke tempat itu”.

Mengutip badai sebagai “kejadian biasa” di daerah pulau, Dewan menyatakan sangat menentang rencana relokasi ini […] dan jika pengungsi Rohingya dipindahkan ke sini, maka mereka akan menghadapi bencana alam yang tak terbayangkan”.

Panggilan untuk Repatriasi Damai

Badan HAM tersebut juga menyarankan Bangladesh untuk lebih memperhatikan pemulangan Rohingya secara damai dan berkelanjutan ke tanah kelahiran asli mereka di Negara Bagian Rakhine Myanmar.

“Bangladesh berusaha untuk memulai repatriasi pengungsi [Rohingya] ke Myanmar di bawah kerangka kerja bilateral November lalu, tetapi tidak ada pengungsi yang mau kembali karena kurangnya kondisi aman dan berlanjutnya genosida Rohingya di Myanmar,” katanya.

Menurut Amnesty International, lebih dari 750.000 pengungsi Rohingya, kebanyakan wanita dan anak-anak, melarikan diri dari Myanmar dan menyeberang ke Bangladesh setelah pasukan Myanmar menyerang komunitas Muslim minoritas itu pada Agustus 2017, sehingga angka pengungsi Rohingya melebihi 1,2 juta.

Baca Juga: Filipina Kembali Dihantam Badai

Sementara itu, puluhan pembela dan lembaga hak global lainnya termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Human Rights Watch, Amnesty International, dan Fortify Rights juga telah mendesak Bangladesh untuk menghentikan rencana relokasi sampai studi kelayakan komprehensif dilakukan atas kelayakan hunian pulau itu.

Berbicara kepada Anadolu Agency, Louise Donovan, petugas komunikasi Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), mengatakan: “Kami telah mendengar laporan dari kamp-kamp bahwa beberapa pengungsi mungkin merasa tertekan untuk pindah ke Bhashan Char atau mungkin telah mengubah pandangan awal mereka tentang relokasi dan tidak ingin pindah lagi. Jika demikian, mereka harus diizinkan untuk tetap di kamp”.

Dia mengatakan, mereka telah menyaksikan “gambar yang meresahkan” dari beberapa pengungsi yang tertekan selama proses relokasi.

“Kami kembali menekankan bahwa semua pergerakan ke Bhashan Char harus sukarela dan berdasarkan konsultasi dan informasi lengkap mengenai kondisi kehidupan di pulau itu dan hak serta layanan yang dapat diakses oleh para pengungsi,” tambah Donovan.(T/R1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)