Bantuan AS Tergantung Konsesi Palestina

Oleh: Yousef Al-Helou, Wartawan Palestina, tinggal di London

Ketika Joe Biden menjadi Presiden ke-46 Amerika Serikat, Palestina meningkatkan harapan mereka bahwa Biden dapat menggantikan pendekatan kasar Trump terhadap situasi mereka.

Namun Palestina jangan lupa bahwa kebijakan luar negeri AS selalu dan akan selalu pro-Israel, karena lobi Zionis yang sangat berpengaruh di hampir setiap tingkat pemerintahan dan kehidupan public AS.

Tampaknya Biden tidak ingin membuat marah Israel, tetapi akan mencoba untuk setidaknya sedikit lebih seimbang dan menggunakan diplomasi lunak untuk memberikan secercah harapan kepada Palestina. Dengan demikian memberi Israel lebih banyak waktu untuk meningkatkan pendudukan kolonialnya dalam prosesnya. Itu, tentu saja, adalah tujuan dari “proses perdamaian”.

Diharapkan Biden akan mengembalikan bantuan AS kepada Otoritas Palestina, mengirimkan sinyal bahwa dia ingin memegang kendali di tengah dan berbeda dengan pendahulunya.

Namun, pemulihan aliran bantuan yang terputus oleh Donald Trump akan bergantung pada persetujuan Palestina untuk membuat lebih banyak konsesi. Itu telah menjadi norma selama beberapa dekade.

Pimpinan di Palestina menyambut baik keputusan tersebut. Namun warga Palestina biasa saja, bagaimanapun, tidak memiliki harapan besar bahwa presiden AS akan berani menekan Israel untuk mematuhi hukum internasional dan mengakhiri pendudukannya di Palestina.

Itu hanya membuat perubahan untuk melihat bahwa Biden mungkin mencoba memperbaiki beberapa kesalahan Trump. Dan itu tidak mungkin meluas ke isu-isu seperti menginjak-injak hukum dan konvensi internasional dengan mengakui aneksasi Israel atas Yerusalem. Apalagi mengganggu “kesepakatan abad ini” yang pada dasarnya memberi Israel legitimasi lebih luas untuk mencaplok lebih banyak lagi tanah Palestina.

Namun demikian, ini akan menjadi langkah positif untuk melihat kembali sumbangan AS ke Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB (UNRWA), karena badan tersebut memberikan layanan penting kepada pengungsi Palestina.

Biden tampak lebih pintar dan akan mempromosikan dirinya sebagai pencinta kebebasan dan perdamaian. Namun jangan lupa, Wakil Presiden Kamala Harris selama ini dikenal mendukung Israel. Begitu pula pejabat seniornya, Menteri Luar Negeri Antony Blinken.

Juru bicara Konferensi Populer Palestina di Diaspora, Ziad El-Alool mengatakan bahwa Biden justru akan lebih berbahaya daripada Trump.

“Tidak seperti Trump yang kebijakannya didasarkan pada kesepakatan ekonomi dan perdagangan yang mencolok,” ujar El-Alool.

“Kebijakan Biden justru akan didasarkan pada memastikan Israel mendominasi kawasan Timur Tengah,” katanya.

Israel adalah pangkalan militer terbesar bagi AS di kawasan itu dan akan didukung dengan segala cara yang diperlukan.

Jadi Biden akan berusaha untuk mendapatkan lebih banyak teman Israel dari dunia Arab dan Muslim. Keputusannya untuk mengaktifkan kembali beberapa program bantuan hanyalah insentif untuk memungkinkan Otoritas Palestina berfungsi dan melakukan tugasnya untuk melindungi Israel dan pemukimnya.

Faktanya, setelah sekitar 73 tahun pendudukan kolonial pemukim Israel atas tanah mereka, Palestina masih belum memiliki negara mereka sendiri, terlepas dari janji-janji, dan kesepakatan demi kesepakatan, terkini Perjanjian Oslo.

Baca Juga: Agar Waktu Menjadi Berkah

Banyak konferensi perdamaian yang disponsori AS telah diadakan, tetapi tidak ada yang mengarah pada realitas negara seperti itu. Ini karena Washington tidak dapat dan tidak mau menekan Israel, yang tidak pernah membuat konsesi apa pun dalam bentuk apa pun.

Sementara itu, Palestina didorong dan didorong untuk mengakui setiap hal yang mereka miliki.

Menurut Sharhabeel Al-Gharib, seorang penulis yang mengkhususkan diri pada urusan Palestina, Presiden Biden adalah pribadi yang misterius.

“Saya pikir dia mengikuti jejak Barack Obama dan kami tahu apa yang terjadi di wilayah tersebut ketika dia menjadi presiden. Pemerintahan baru di bawah Biden akan mencoba untuk membalikkan beberapa keputusan Trump seperti bantuan keuangan, tetapi hanya untuk membantu kepemimpinan Palestina di bawah Mahmoud Abbas untuk kembali ke meja perundingan dan menawarkan keadaan yang layak,” ujarnya.

Dari pernyataan-pernyataan Biden hingga saat ini, tampak bahwa tidak ada niat AS untuk membatalkan pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem, penutupan Kantor PLO di Washington atau penutupan Konsulat AS di Yerusalem Timur.

Rencana pembukaan kembali yang terakhir disampaikan, hanya merupakan kemungkinan yang samar, lagi-lagi karena sebuah cara untuk mengembalikan Otoritas Palestina ke negosiasi.

Jika itu terjadi, itu maka akan menjadi sinyal kecil, tapi itu hanya menunjukkan permainan mediasi AS. (T/RS2/R2)

Sumber: Middle East Monitor (MEMO)

Mi’raj News Agency (MINA)