Indonesia Kecam Dubes AS yang Sebut Israel Berhak Kuasai Timur Tengah

Jakarta, MINA – Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) melayangkan kecaman keras terhadap pernyataan kontroversial Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee, yang menyatakan bahwa Israel memiliki hak atas sebagian besar wilayah Timur Tengah.

Sikap tegas ini disampaikan Indonesia dalam sebuah pernyataan bersama dengan sejumlah negara Timur Tengah dan organisasi internasional.

Pernyataan bersama tersebut ditandatangani oleh Kemlu Republik Arab Mesir, Kerajaan Hashemite Yordania, Uni Emirat Arab, Republik Indonesia, Republik Islam Pakistan, Republik Turki, Kerajaan Arab Saudi, Negara Qatar, Negara Kuwait, Kesultanan Oman, Kerajaan Bahrain, Republik Lebanon, Republik Arab Suriah, dan Negara Palestina. Turut bergabung pula sekretariat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Liga Arab (LAS), dan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).

Melalui akun resmi X milik Kemlu RI pada Minggu (22/2), pemerintah Indonesia menyampaikan keprihatinan mendalam atas pernyataan yang dinilai tidak dapat diterima tersebut.

“Menyampaikan kecaman keras dan keprihatinan mendalam terkait pernyataan yang dibuat oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, yang mengindikasikan bahwa dapat diterima bagi Israel untuk mengendalikan wilayah-wilayah milik negara-negara Arab, termasuk Tepi Barat yang diduduki,” tulis pernyataan Kemlu RI.

Dalam pernyataannya, Indonesia secara tegas menolak klaim sepihak tersebut. Pemerintah menilai ucapan Dubes Mike Huckabee justru bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional dan Piagam PBB.

Indonesia dan negara-negara Arab juga menegaskan, Israel sama sekali tidak memiliki kedaulatan atas wilayah Palestina yang diduduki atau wilayah Arab lainnya.

Pernyataan bersama tersebut juga menekankan penolakan keras terhadap setiap upaya aneksasi Tepi Barat atau upaya memisahkannya dari Jalur Gaza.

“Kementerian-kementerian tersebut menegaskan kembali bahwa Israel sama sekali tidak memiliki kedaulatan atas wilayah Palestina yang diduduki atau wilayah Arab yang diduduki lainnya. Mereka mengulangi penolakan tegas mereka terhadap setiap upaya untuk mencaplok Tepi Barat atau memisahkannya dari Jalur Gaza, penentangan keras mereka terhadap perluasan kegiatan pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki, dan penolakan kategoris mereka terhadap setiap ancaman terhadap kedaulatan negara-negara Arab,” demikian bunyi pernyataan tersebut

Lebih lanjut, Indonesia menilai pernyataan kontroversial tersebut tidak sejalan dengan visi yang disampaikan Presiden AS Donald Trump dalam upaya mendorong perdamaian di Palestina.

Menurut pandangan bersama negara-negara penandatangan, setiap upaya penyelesaian konflik di Gaza harus didasari pada kepastian berdirinya negara Palestina yang merdeka serta prinsip toleransi hidup berdampingan di kawasan Timur Tengah.

“Mereka menggarisbawahi bahwa rencana tersebut berlandaskan pada promosi toleransi dan hidup berdampingan secara damai, dan bahwa pernyataan yang berupaya melegitimasi kendali atas tanah orang lain merusak tujuan-tujuan ini, memicu ketegangan, dan merupakan hasutan daripada memajukan perdamaian,” tulis Kemlu RI.

Dilansir dari AP News, pernyataan Mike Huckabee disampaikan dalam sebuah wawancara dengan komentator konservatif Tucker Carlson yang ditayangkan pada Jumat (20/2) waktu setempat.

Dalam wawancara tersebut, Carlson mengangkat narasi berdasarkan interpretasi teks keagamaan yang menyebutkan bahwa keturunan Abraham akan menerima tanah yang mencakup hampir seluruh wilayah Timur Tengah.

Menanggapi pertanyaan Carlson tentang hak Israel atas tanah tersebut, Huckabee menjawab “tidak masalah jika mereka mengambil semuanya.” Namun, ia kemudian menambahkan bahwa Israel saat ini tidak sedang berupaya memperluas wilayahnya, dan hanya menekankan hak Israel atas keamanan di wilayah yang secara sah dikuasainya.

Pernyataan ini memicu reaksi keras dari negara-negara Arab dan Muslim karena dianggap melegitimasi pendudukan dan berpotensi mengancam stabilitas keamanan di kawasan Timur Tengah serta jalur Gaza.[]

Mi’raj News Agency (MINA)