Bappenas Audiensi Pemindahan Ibu Kota Dengan Forum Dubes RI

Audiensi IKN Bappenas dan Forum Dubes RI (dok: Bappenas)

Jakarta, MINA – Menteri PPN/Kepala Bambang Brodjonegoro memimpin audiensi dengan Forum Duta Besar Republik Indonesia, termasuk diplomat-diplomat senior yang permah jadi Duta Besar, untuk menerima sejumlah masukan berharga terkait Negara (IKN).

Acara tersebut diharapkan dapat memberikan masukan bukan hanya dari hasil riset jangka waktu tertentu, namun juga sudut pandang unik first-hand experiences dari para mantan duta besar yang tinggal tiga hingga empat tahun di negara-negara yang memiliki pengalaman memindahkan ibu kota seperti Myanmar, Nigeria, Malaysia, dan Brasil.

“Dalam membangun IKN, Indonesia akan meminimalkan pembiayaan APBN. Porsi pemerintah masih bisa diatasi dengan memanfaatkan manajemen aset hingga melalui skema Public Private Partnership, mendorong partisipasi BUMN, KPBU, dan swasta,” ujar Menteri Bambang kepada hadirin di Jakarta, Senin (17/6).

Bambang menyebutkan sejumlah kriteria penentuan lokasi IKN, yaitu lokasi strategis, lahan luas dan bebas bencana, sumber daya air cukup, potensi konflik sosial yang rendah, serta memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan.

Ketua Forum Duta Besar Republik Indonesia Prof. DR. Hasyim Djalal, diplomat senior yang pernah menjabat sebagai duta besar di Kanada dan Jerman, menggarisbawahi tiga hal penting terkait IKN, yakni alasan pemindahan, persiapan yang diperlukan termasuk keberlanjutan visi Indonesia sebagai negara maritim, dan skema pembiayaan.

“Kami harap Bapak Menteri bisa menjelaskan hal ini kepada kami, para Duta Besar Republik Indonesia dan pihak-pihak yang berkaitan dengan kalangan diplomatik,” jelas Hasyim yang juga seorang pakar hukum laut terkemuka di dunia.

Menteri Bambang menjelaskan urgensi pemindahan IKN, mengingat sekitar 57 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di Jawa, pulau yang menyumbang 58 persen Produk Domestik Bruto (PDB) nasional.

Hal tersebut menunjukkan ketimpangan pembangunan yang terpusat di Kawasan Barat Indonesia, padahal potensi di Kawasan Timur Indonesia juga sangat besar.

Pemerintah Indonesia memastikan lokasi baru pemindahan ibu kota akan diputuskan tahun ini (2019). Sementara itu, tahapan-tahapan penting harus dilalui sebelum keputusan pemindahan Ibu Kota Negara dapat diimplementasikan. (R/Sj/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Ikuti saluran WhatsApp Kantor Berita MINA untuk dapatkan berita terbaru seputar Palestina dan dunia Islam. Klik disini.