Bappenas Yakini Pemindahan Ibu Kota Lahirkan Pusat Ekonomi Baru

Jakarta, MINA – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, Ibu Kota Negara (IKN) diperkirakan akan memicu lahirnya pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Investasi pembangunan ibu kota baru akan memberikan efek pengganda ekonomi, yakni output multiplier untuk perekonomian nasional sebesar 2,3, artinya setiap Rp 1 penambahan investasi akan menambah output sebesar Rp 2,3,” kata Bambang dalam pidatonya di Dialog Nasional II: Pemindahan Ibu Kota Negara di Jakarta, Rabu (26/6).

Sementara itu, keterkaitan ekonomi provinsi ibu kota baru dengan provinsi lain di sekitarnya akan menjadi salah satu pendorong investasi di provinsi lain.

“Employment multiplier-nya adalah sebesar 2,9. Artinya, berapa banyak pekerjaan yang tercipta untuk setiap tambahan satu pekerjaan di sektor publik. Dampaknya cukup besar dan meyakinkan,” jelas Bambang.

Menteri Bambang juga mencontohkan pengalaman dampak ekonomi pemindahan IKN dari Rio de Janeiro ke Brasilia pada tahun 1960 menunjukkan, tidak ada kerugian ekonomi yang dialami Rio de Janeiro, sedangkan Brasilia mengalami dampak positif yang signifikan.

“Sepuluh tahun awal pasca pemindahan ibu kota, pertumbuhan penduduk Brasilia per tahun mencapai 14,4 persen dibandingkan Rio de Janeiro yang hanya 4,2 persen per tahun,” katanya.

Pemerintah memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru mencapai Rp 466 triliun. Kebutuhan tersebut untuk menyediakan fungsi utama ibu kota seperti gedung pemerintahan, hingga pengadaan lahan.

Seluruh dana tersebut, kata Bambang tidak akan didominasi oleh APBN, tetapi mengutamakan peran swasta, BUMN dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha.

Pada rencana pemindahan ibu kota baru juga akan melalui beberapa tahapan. Pemerintah harus sudah menentukan lokasi persis untuk ibu kota baru pada 2019.

Setidaknya ada tiga daerah yang disebut menjadi kandidat ibu kota baru, yakni Bukit Soeharto, Bukit Nyuling, dan Kawasan Segitiga Palangkaraya yang ketiganya berada di Pulau Kalimantan.

Selanjutnya pada 2020, pemerintah harus sudah menyiapkan master plan dan pada 2021 mengkaji masalah konsumsi. Kemudian pada 2024 tahap pertama pemindahan ibu kota sudah dapat dilakukan. (L/Sj/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)