Ben-Gvir Gunakan Kebencian terhadap Arab dan Islam sebagai Kampanye Pemilu

Tel Aviv, MINA – Menteri Keamanan Nasional Israel yang beraliran ekstremis, Itamar Ben-Gvir, pada Senin (19/10) menggunakan sanksi yang dijatuhkan terhadap masjid-masjid untuk mempromosikan kampanye pemilunya. Ia bahkan menyombongkan diri mengenai denda yang diberikan kepada sebuah masjid di kota Tel Sheva, wilayah selatan Israel.

Langkah ini diambil di tengah persaingan yang kian sengit di antara partai-partai politik Israel menjelang pemilihan umum yang dijadwalkan pada 27 Oktober. Partai-partai Arab menuduh Ben-Gvir mengeksploitasi tindakan terhadap komunitas Arab di Israel demi kepentingan elektoral serta untuk mengintimidasi para pemilih Arab. Anadolu melaporkan.

Pada Ahad, kepolisian Israel yang berada di bawah wewenang Ben-Gvir, menggerebek Masjid Al-Rahma di lingkungan Abu Anza, Tel Sheva, dan menjatuhkan denda dengan alasan volume pengeras suara masjid tersebut dianggap terlalu keras.

Melalui unggahan foto masjid itu di Telegram pada Senin, Ben-Gvir menyatakan bahwa petugas kepolisian telah mendatangi lokasi, mengukur tingkat kebisingan, dan mengeluarkan denda karena dianggap menimbulkan “kebisingan yang tidak dapat diterima.”

“Hal ini tidak terbatas di Tel Sheva saja,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa kepolisian sedang menegakkan peraturan terkait pelanggaran kebisingan yang melibatkan masjid-masjid di seluruh negeri, berdasarkan kebijakan yang ia perkenalkan.

Ben-Gvir mengeklaim masalah ini telah diabaikan selama beberapa dekade dan menyatakan bahwa ia telah mengubah kebijakan tersebut sejak menjabat.

“Meskipun situasinya belum sempurna dan masih ada ruang untuk perbaikan, kita jelas bergerak ke arah yang benar,” tambahnya.

Dalam beberapa pekan terakhir, Ben-Gvir juga menyoroti pembongkaran rumah-rumah warga Arab di Israel sebagai bagian dari kampanye pemilunya.

Pada Ahad, Joint Arab List, sebuah aliansi yang terdiri dari tiga partai politik, mengumumkan mereka telah mengajukan petisi mendesak kepada ketua Komite Pemilihan Umum Pusat Israel. Petisi tersebut ditujukan terhadap Ben-Gvir, partainya (Jewish Power), kepolisian, serta otoritas penegakan pertanahan Israel.

Aliansi tersebut menyatakan langkah ini bertujuan untuk mencegah penggunaan pembongkaran dan pengusiran di komunitas Arab, yang menurut mereka bermotif politik, sebagai sarana kampanye pemilu.

Mereka menuntut dikeluarkannya perintah untuk mencegah Ben-Gvir dan partainya menggunakan pembongkaran serta penggusuran sebagai sarana kampanye, sekaligus melarang kepolisian dan aparat penegak hukum mengerahkan personel maupun peralatan bagi kegiatan semacam itu.

“Ben-Gvir harus dicegah agar tidak menjadikan pembongkaran rumah keluarga-keluarga Arab sebagai materi kampanye pemilu,” tegas aliansi tersebut.

Joint Arab List menuding Ben-Gvir dan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sengaja melakukan pembongkaran dan penggusuran menjelang serta selama masa pemilihan umum, dengan tujuan menyebarkan ketakutan, menghambat partisipasi, dan menekan jumlah suara di komunitas Arab.

Mereka mengimbau warga Arab Israel untuk tetap berpartisipasi dalam pemilihan umum pada 27 Oktober mendatang.

Warga negara Arab mencakup sekitar 20% dari total populasi Israel yang berjumlah lebih dari 10 juta jiwa. Mereka telah lama mengeluhkan kebijakan-kebijakan diskriminatif, terutama di bawah pemerintahan Netanyahu saat ini. []

Mi’raj News Agency (MINA)