Jakarta, 25 Rabiul Akhir 1437/4 Februari 2015 (MINA) – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan, Sebelumnya, media massa banyak memberitakan penutupan Toshiba dan Panasonic dan diperkirakan akan berdampak pada PHK 2.500 karyawan.
Ia mengungkapkan, berdasarkan informasi awal yang masuk kepada BKPM, kedua perusahaan tidak tutup melainkan melakukan restrukturasi terkait akuisi prinsipal mereka di Jepang serta dileburnya divisi salah satu anak perusahaan yang ada.
“Kita secara aktif meminta klarifikasi mengenai informasi penutupan Pabrik Panasonic dan Toshiba,” kata Franky dalam keterangan resmi kepada Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Kamis (4/2).
Franky mengatakan, secara resmi, sebagai lembaga yang mengeluarkan izin investasi perusahaan penanaman modal asing di Indonesia, BKPM akan mengirimkan surat formal ke Panasonic dan Toshiba untuk meminta kejelasan informasi terkait dengan berkembangnya informasi penutupan pabrik dua perusahaan yang berpotensi menyebabkan terjadinya PHK karyawannya.
Baca Juga: Hadiri Indonesia-Brazil Business Forum, Prabowo Bahas Kerjasama Ekonomi
Menurutnya dengan mendapatkan penjelasan resmi dari kedua perusahaan tersebut, BKPM akan dapat melakukan fasilitasi terhadap kedua perusahaan. Dia menyebutkan BKPM dapat melakukan fasilitasi terkait upaya peningkatan daya saing .
“Misalnya mendorong adanya kebijakan yang dibutuhkan seperti ketersediaan gas dan pemberlakuan SNI melalui koordinasi dengan Kementerian Perindustrian dan Kementerian teknis lainnya,” kata Franky.
Ia menambahkan, BKPM pernah melakukan fasilitasi semacam itu untuk sektor tekstil dan sepatu melalui pembentukan Desk Khusus Investasi Tekstil dan Sepatu. Desk khusus tersebut beranggotakan berbagai Kementerian seperti Kementerian Perindustrian, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Perdagangan.
“Desk tersebut dibentuk untuk fasilitasi investor tekstil dan sepatu existing yang mengalami permasalahan sehingga dapat mencegah terjadinya PHK,” Jelasnya.
Baca Juga: Rupiah Berpotensi Melemah Efek Konflik di Timur Tengah
Selain itu, BKPM juga dapat melakukan channeling tenaga kerja kedua perusahaan, jika terjadi PHK, untuk dihubungkan dengan investor yang sedang melakukan konstruksi dan membutuhkan tenaga kerja.
“Seperti investor elektronik dari Tiongkok yang sedang konstruksi di Tangerang dan rencana menyerap 1.500 tenaga kerja. Atau investor sektor tekstil di Jawa Tengah yang saat ini sedang kesulitan mencari tenaga kerja,” imbuhnya.
Lebih lanjut Franky menambahkan bahwa BKPM berkomitmen untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia. BKPM selain mendorong datangnya investasi baru masuk, juga existing perusahaan dapat berkembang dan memperluas usahanya di Indonesia.
Dari catatan BKPM, komitmen investasi di sektor elektronik yang ditandai dengan diterbitkannya izin prinsip, tercatat untuk periode bulan Januari 2016 ini mencapai Rp 530 milar atau tumbuh 85% dari periode yang sama bulan lalu sebesar Rp 286 miliar. (L/P010/R05)
Baca Juga: Komite Perlindungan Jurnalis Kutuk Israel atas Tebunuhnya Tiga Wartawan di Lebanon
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)