BPN Tantang Balik Lembaga Survei Buka Sumber Pendanaannya

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto - Sandiaga Uno.

Jakarta, MINA – Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandi menyatakan kesiapannya untuk membuka data dan metode mengenai real count atau penghitungan internal Pemilihan Presiden 2019.

Pernyataan BPN Prabowo – Sandi keluar menyusul adanya tantangan dari sejumlah lembaga survei untuk membuka data dan metodologi survei internal yang dilakukan BPN.

Namun demikian, Direktur Materi Debat BPN Sudirman Said menegaskan, pihaknya menantang balik seluruh lembaga survei yang melakukan quick count pascapemungutan suara terbuka soal siapa yang mendanai survei mereka.

“Kami siap. Tapi kami tantang lembaga survei terbuka untuk siapa pendananya. Saya tantang mereka untuk buka dana dari siapa. Dananya dari siapa,” ujar Sudirman dalam keterangannya kepada awak media di media center Prabowo – Sandi, Jalan Sriwijaya, Jakarta Selatan, Senin (22/4).

Sudirman menegaskan, pihaknya tidak akan menempuh cara-cara yang tidak profesional dalam melakukan penghitungan suara. Di sisi lain, ia menilai banyak lembaga survei saat ini justru menjadi tim sukses pasangan tertentu.

“Apalagi diketahui bahwa lembaga survei pernah salah total di Jawa Tengah, Jabar, dan DKI. Dan diketahui pula sebagian lembaga survei itu memang oleh banyak orang dikatakan bagian dari tim sukses. Ini yang juga saya alami ketika di Jateng,” katanya.

Di tempat terpisah, Jurubicara BPN Andre Rosiade juga menegaskan hal yang sama. Menurutnya, lembaga-lembaga survei tidak mungkin mengeluarkan uang dari kantong mereka sendiri.

“Adu data sama lembaga survei, yang perlu ditanya itu duitnya lembaga survei yang biayai siapa. Mungkin nggak lembaga survei keluarkan uang sendiri? itu yang perlu ditanya publik bukan hanya metodologi,” katanya.

Apalagi, kata dia, delapan lembaga survei yang tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) itu juga telah ikut andil melakukan survei pada pilpres sebelumnya.

“Metodologi fine, silakan. Tapi perlu publik mulai kritisi apa mungkin mereka survei berkali-kali dari sebelum pemilu sampai sesudah pemilu lalu quick count, itu butuh uang miliaran,” katanya. (L/R06/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)