China Diminta Terbuka soal Uighur

Jakarta, MINA – Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI) meminta Pemerintah Republik Rakyat China (RRC) untuk secara terbuka menjelaskan kondisi terkini etnis Uighur di Xinjiang.

Permintaan itu disampaikan langsung oleh Ketua Wantim MUI, Prof Din Syamsuddin usai memimpin rapat pleno Wantim MUI ke-33 yang juga dihadiri oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, AM Fachir di Gedung MUI Pusat, Jakarta, Rabu (26/12).

“Dewan Pertimbangan MUI mendorong Pemerintah RRC untuk memperlakukan etnis Uighur sebagai warga negaranya secara baik. Karenanya Pemerintah RRC berani membuka dan menerima atau baik kiranya untuk mengundang delegasi ormas Islam Indonesia atau regional untuk melakukan pengamatan secara langsung di Xinjiang,” katanya.

Din mengaku pihaknya prihatin dengan kondisi yang terjadi di Xinjiang yang didiami oleh etnis Uighur dan merupakan mayoritas adalah umat Muslim yang mendiami wilayah tersebut.

Baca Juga: Fun Run Solidarity For Palestine Bukti Dukungan Indonesia kepada Palestina

“Berdasarkan informasi yang dapat dipercaya dari berbagai kalangan termasuk dari lembaga-lembaga internasional, memang terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat di sana,” ujarnya.

Namun demikian, kata Din, pihaknya juga menerima dan menghormati informasi dari pihak lain termasuk dari Pemerintah RRC, khususnya Kedutaan Besar RRC yang berada di Jakarta, yang mana menurut mereka tidak terjadi kekerasan seperti yang banyak diberitakan.

“Namun Dewan Pertimbangan MUI yang terdiri dari ormas ormas Islam berdasarkan keyakinan, terjadi upaya-upaya atau pendekatan-pendekatan yang bersifat represif terhadap etnis Uighur,” tegasnya.

Din tak menampik jika di dalam negeri China itu sendiri, etnis Uighur memiliki aspirasi untuk memisahkan diri. Menurutnya, hal itu dilandasi oleh perasaan historis dan politik yang berbeda dengan mayoritas suku Han yang mendiami RRC itu.

Baca Juga: KNEKS Kolaborasi ToT Khatib Jumat se-Jawa Barat dengan Sejumlah Lembaga

“Tentu kita semua Dewan Pertimbangan MUI dan juga masyarakat Indonesia tidak pada posisi yang ingin menyampuri urusan internal seperti itu karena itu adalah kedaulatan RRC,” katanya.

Din menegaskan, pihaknya hanya mempersoalkan apa yang terjadi atas etnis Uighur. Ia pun menghargai sikap pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri yang sudah memanggil duta besar RRC di Indonesia untuk menyampaikan aspirasi khususnya dari kalangan ormas Islam. (L/R06/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: [BEDAH BERITA MINA] ICC Perintahkan Tangkap Netanyahu dan Gallant, Akankah Terwujud?