Demonstrasi Apa yang Terjadi di Pakistan?

Sejak 6 November hingga 26 November 2017, demonstrasi merebak di berbagai kota di Pakistan, bahkan bentrokan di ibu kota Islamabad pada Sabtu, 25 November, membuat 250 orang terluka.

Berawal dari sebuah demonstrasi sederhana di Islamabad kemudian berubah menjadi krisis nasional bagi Pakistan.

Sedikitnya enam orang dinyatakan meninggal ketika polisi dan pasukan keamanan mencoba untuk membubarkan demonstrasi 25 November. Pemerintah sipil telah meminta militer campur tangan untuk memulihkan ketertiban.

Pada tanggal 6 November, sekitar 2.000 anggota Tehreek-i-Labaik Ya Rasool Allah Pakistan (TLY) mulai berdemo damai dengan duduk-duduk di Islamabad. Kelompok yang kurang populer ini dipimpin oleh seorang ulama bernama Khadim Hussain Rizvi.

TLY berasal dari aliran Barelvi Islam yang memiliki ikatan kuat dengan tasawuf, sebuah cabang mistik agama yang dipandang moderat.

Eksekusi pada tahun 2016 pengikut TLY bernama Barelvi Mumtaz Qadri yang membunuh Gubernur Punjab Salman Taseer yang liberal, tampaknya telah menggembleng kelompok ini mengambil sikap yang lebih keras.

TLY menuntut pengunduran diri Menteri Kehakiman Zahir Hamid karena berusaha mengubah sumpah jabatan, yang harus dilakukan oleh semua calon yang akan ikut pemilihan umum.

Para demonstran menghubungkan isu sumpah jabatan itu dengan penghujatan agama, suatu hal yang sangat peka di Pakistan yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Masalah ini telah memicu banyak aksi kekerasan di masa lampau.

Saat demonstrasi 25 November, para ulama TLY mulai menyeru orang-orang Pakistan untuk datang dan membela “kehormatan Nabi”.

Menurut laman Facebook mereka, TLY menuntut diberlakukannya hukum syariah di Pakistan dan mereka akan lebih banyak mencalonkan diri dalam pemilihan.

Mulainya Kekerasan

Aksi duduk berhari-hari yang memblokir jalan tol di Islamabad semakin membuat pengguna jalan raya frustrasi terperangkap berjam-jam setiap hari oleh blokade.

Pada hari Sabtu, setelah hampir tiga pekan demonstrasi, sekitar 8.500 personel keamanan bersenjata, termasuk polisi dan tentara paramiliter Rangers akhirnya melancarkan “operasi pembersihan” untuk membubarkan demonstran.

Polisi menembakkan gas air mata, peluru karet dan meriam air kepada demonstran untuk mengusir mereka dari jalan raya utama di Islamabad.

Para demonstran yang berjumlah sekitar 2.000 orang melawan dengan melempar batu dan memukul polisi dengan tongkat dan batang logam selama bentrokan delapan jam. Sejumlah mobil pun dibakar. Demonstran memblokir lebih banyak jalan dan meminta bala bantuan.

Demonstrasi juga menyebar ke dua kota terbesar Pakistan, Karachi dan Lahore, serta kota-kota kecil di seluruh negeri sebelum pejabat keamanan diperintahkan untuk menangguhkan operasi tersebut dan meminta bantuan dari tentara.

Akhirnya pasukan keamanan menghentikan “operasi pembersihan” dan gagal membubarkan demonstran.

Pemerintah dan Militer Bersikap Lunak

Ketika aksi duduk-duduk pertama kali dimulai, pihak berwenang bersikeras untuk melakukan negosiasi damai dengan para pemrotes, saat pemilihan umum kurang dari setahun lagi.

Pemerintah sipil Pakistan telah lama bersikap lunak dalam situasi itu, karena mereka khawatir tindakan keras terhadap kelompok agama akan memicu pukulan balik, seperti yang pernah terjadi di masa lalu.

Pada Sabtu malam, meski pemerintah telah mengizinkan militer untuk turun tangan menertibkan ibu kota, tapi tidak ada satu pun satuan tentara yang turun.

Pada Ahad, 26 November 2017, Perdana Menteri Pakistan Shahid Khaqan Abbasi dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Qamar Javed Bajwa telah sepakat bahwa pasukan tidak akan bertindak keras atau membubarkan demonstrasi di Islamabad.

Dalam sebuah pertemuan, kedua pemimpin itu bertukar pandangan mengenai masalah hukum dan ketertiban serta mencoba merumuskan rencana tindakan.

Keduanya sepakat bahwa masalah tersebut harus diselesaikan secara damai.

Kepala tentara menegaskan bahwa tentara akan bertindak sesuai dengan hukum dan Konstitusi negara tersebut. (A/RI-1/RS3)

Sumber: Dhaka Tribune

 

Mi’raj News Agency (MINA)