Dewan Majelis Transisi Sudan: Kemajuan Negara Tergantung Pertumbuhan Ekonomi

Khartoum, MINA – Anggota Dewan Majelis Transisi Sudan Prof. Aisyah Musa Said mengatakan, kemajuan negara akan tergantung dari pertumbuhan ekonomi, dan untuk itu perlu memperhatikan stabilitas keamanan.

“Inilah perlunya seluruh elemen, baik pemerintah atau swasta, cendikiawan, peneliti dan para pemangku kepentingan dan lainnya untuk sama-sama menghapus efek kesengsaraan perang yang mempengarui sebagian besar negara.

Ia mengatakan pada Seminar ”Prospek Pemerintahan yang Demokratis dalam Pembangun Ekonomi Sudan” yang dihadiri Menteri Keuangan dan Perencanaan Ekonomi Republik , Dr. Ibrahim Badawi, Ahad (20/1) di Hotel Al-Salam Rotana, Kota Khartoum.

Prof Aisyah juga menyampaikan perlunya solusi bersama untuk kebangkitan dalam pembangunan ekonomi, dengan memperhatikan stabilitas keamanan dan juga menciptakan pemerintahan yang demokratis. Kantor berita SUNA melaporkan.

“Kami dari dewan majelis transisi akan siap mengemplementasikan usul-usulan dan hasil dalam seminar kali untuk kemaslahatan bersama,” ujarnya.

Ia memuji peran pemuda dalam memimpin revolusi, dalam rangka meningkatkan kembali pola ekonomi untuk lebih baik lagi.

Revolusi telah menjadi model perubahan untuk perdamaian yang ada di berbagai negara, imbuhnya.

Pada kesempatan sama, Menteri Keuangan dan Perencanaan Ekonomi menyampaikan pentingnya. seminar sebagai sumbangan yang efektif untuk menemukan solusi ilmiah dalam mengerakkan perekonomian Sudan.

Dewan Majelis Transisi saat ini dipimpin oleh Ketua Dewan Majelis Transisi Sudan, yang resmi menjabat pada 21 Agustus 2019, yaitu Jenderal Abdul Fatah Burhan, yang merupakan Mantan Komandan Anggatan Darat Tentara Sudan era akhir Pemerintahan Omar Bashir.

Untuk menjalankan roda pemerintahan dengan 18 kementerian ditunjuk Perdana Menteri Dr. Abdalla Hamdok.

Abdalla berlatar belakang ekonomi, yang meniti karirnya di Organisasi-Organisasi Internasional. Terakhir sebagai Deputi Sekretaris Eksekutif Komisi Ekonomi PBB untuk Afrika, yang berkantor di Addis Ababa, Ethopia.

Berdasarkan kesepakatan bersama yang ditandatangin pada 17 Agustus 2019, di Khartoum, antara pihak Militer dan Sipil terbentuk pemerintahan Transisi yang beranggotakan 11 orang.

Mereka terdiri dari 5 orang dari kalangan militer, 5 orang dari sipil serta 1 orang yang dipakai kedua belah pihak (Dewan Militer dan Kelompok Oposisi).

Sedangkan terkait dengan pembagian kekuasan pada periode pemerintahan transisi akan berlangsung selama 3 tahun 3 bulan. Selama 21 bulan pertama pemerintahan transisi akan dipimpin oleh seorang jenderal.

Kemudian untuk 18 bulan berikutnya akan dipimpin dari tokoh sipil.

Adapun tugas utama Masa Pemerintahan Transisi Sudan saat ini, di antaranya menciptakan perdamaian, serta memelihara stabilitas negara. (L/B02/RS2)

Mi’raj News Agtency (MINA)