DPR Minta APBN Pendidikan 2019 Harus Bawa Kemajuan

Jakarta, MINA – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan tahun 2019 harus membawa kemajuan bagi perubahan dunia pendidikan tanah air.

APBN pendidikan 2019 itu diperkirakan akan mencapai Rp 487,9, untuk itu Bamsoet berharap anggaran itu tidah habis begitu saja tanpa membawa kemajuan bagi pendidikan bangsa.

Menurutnya, dibutuhkan keinginan politik yang tinggi dari pemerintah agar penerapan kebijakan yang dilakukan tepat guna dan tepat sasaran.

“DPR RI telah menjalankan amanah UUD 1945 untuk mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN, dengan penganggaran tersebar ke berbagai pos kementerian. Besarnya anggaran tersebut harus dimaksimalkan agar dunia pendidikan bisa menghasilkan sumber daya manusia yang adaptif, yang dapat merespon secara cepat berbagai tantangan yang terus muncul seiring berkembangnya Revolusi Industri 4.0,” katanya saat menjadi Keynote Speaker Seminar Internasional Science, Technology, Education, Arts, Cultural and Humaniora (STEACH), di Surabaya, Senin (29/10).

Bamsoet menegaskan perlunya integrasi antara institusi pendidikan dengan dunia kerja dalam program link dan match. Perguruan tinggi dan sekolah kejuruan perlu bekerja sama dengan berbagai institusi bisnis dan industri secara berkelanjutan untuk memastikan kurikulum pendidikan di universitas maupun sekolah kejuruan dapat diaplikasikan secara nyata di dunia kerja atau industri.

“Tahun 2019 nanti, DPR RI dan pemerintah bisa mengalokasikan anggaran vokasi mencapai Rp 17,2 triliun yang disalurkan melalui enam kementerian, yakni Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pariwisata. Peningkatan anggaran yang mencapai tiga kali lipat tersebut sebagai bagian dari program revitalisasi pendidikan vokasi untuk peningkatan kualitas SDM dalam menghadapi dunia kerja,” paparnya.

Legislator Dapil Jawa Tengah VII yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen ini secara khusus juga meminta dunia pendidikan, terutama perguruan tinggi, mulai melakukan berbagai persiapan menghadapi era Revolusi Industri 4.0. Perguruan tinggi dituntut menghadirkan digitalisasi pendidikan, sebagai bentuk integrasi antara pendidikan dengan teknologi digital yang implementasinya menuntut perubahan pada berbagai aspek.

“Hal pertama yang harus dilakukan adalah demokratisasi akses ilmu pengetahuan. Buku teks, pengajar serta ruang kelas bukan lagi satu-satunya sumber dan tempat belajar. Akses ilmu pengetahuan dapat diperoleh melalui berbagai media utamanya memanfaatkan platform digital. Berikutnya, inovasi pendidikan berbasis teknologi, baik proses administrasi, akademik, keuangan, maupun proses dan metode pembelajaran,” jelasnya.

Terkait ini ia mendorong institusi pendidikan terus melaksanakan sistem pembelajaran yang lebih inovatif. Utamanya, melalui penyesuaian kurikulum pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan, terutama dalam hal data information technology (IT), operational technology (OT), internet of things (IoT) dan big data analitic. Selain perlu adanya integrasi antara objek fisik, digital dan manusia.

“Untuk itu institusi pendidikan wajib menyediakan sarana, fasilitas dan infrastruktur IT. Seperti trafik, keamanan, kecepatan jaringan, pengelolaan beragam perangkat serta aplikasi yang terlibat di dalamnya, hingga pemanfaatan teknologi cloud dan hybrid,” tambahnya.

Ketua Badan Bela Negara FKPPI ini juga menjamin DPR RI bersama pemerintah terus menyiapkan diri membawa Indonesia sukses menghadapi Revolusi Industri 4.0. Langkah konkret sudah dilakukan melalui road map Indonesia 4.0 yang dicanangkan Presiden Indonesia pada 4 April 2018 lalu, dengan menitikberatkan pada pengembangan industri dan ketenagakerjaan.

“Jika road map tersebut dijalalankan secara konsisten, Indonesia akan tumbuh menjadi negara maju pada tahun 2030, masuk dalam barisan 10 besar negara-negara berpenghasilan tinggi di dunia. Pada saat itu pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 7 persen, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB sekitar 25 pesen dan dana riset mencapai 2 persen,” jelasnya. (R/R10/RS2)

Mi’raj News Agency (MINA)