Dua Menteri Israel Serukan ‘Emigrasi Sukarela’ Warga Palestina dan Bangun Permukiman Yahudi di Gaza

Gaza, MINA – Dua menteri senior Israel di kabinet koalisi sayap kanan yang berkuasa di negara itu menyerukan “emigrasi sukarela” warga Palestina dari Gaza dan perluasan permukiman, karena nasib jutaan orang di Jalur Gaza pasca-perang terus diperdebatkan.

Dalam pertemuan faksi partai mereka di Knesset Israel, Menteri Keamanan Nasional, Itamar Ben Gvir, dan Menteri Keuangan, Bezalel Smotrich, menawarkan emigrasi warga sipil Palestina dari Jalur Gaza sebagai solusi potensial terhadap konflik antara Pendudukan dan perlawanan Palestina. MEMO melaporkan, Selasa (2/12).

Berbicara kepada wartawan dan anggota partai sayap kanan Otzma Yehudit, Ben Gvir menyatakan bahwa perang yang sedang berlangsung di Gaza menghadirkan “peluang untuk berkonsentrasi mendorong migrasi penduduk Gaza”.

Dia menyebut potensi kebijakan tersebut sebagai “solusi yang benar, adil, bermoral dan manusiawi”.

Ben Gvir juga mengedepankan pembangunan permukiman ilegal Yahudi di Jalur Gaza, dan menegaskan bahwa pasukan Israel “tidak dapat menarik diri dari wilayah mana pun di Jalur Gaza. Saya tidak hanya tidak mengesampingkan pemukiman Yahudi di sana, saya yakin ini juga merupakan hal yang penting”.

Smotrich menggemakan sentimen tersebut, dan mengatakan kepada anggota partai Zionisme Keagamaan bahwa “solusi yang tepat” terhadap perang dan konflik Israel-Palestina yang lebih luas adalah “mendorong migrasi sukarela penduduk Gaza ke negara-negara yang setuju menerima para pengungsi”.

Dia lebih lanjut mengatakan “Israel akan secara permanen menguasai wilayah Jalur Gaza”, sebuah kebijakan yang tampaknya mencakup pembangunan kembali permukiman di sana.

Menteri Keuangan menegaskan, Tel Aviv tidak bisa membiarkan Jalur Gaza yang terkepung tetap menjadi “rumah kaca bagi 2 juta orang yang ingin menghancurkan Negara Israel”, dengan menyatakan bahwa “selama saya menjadi Menteri Keuangan, tidak ada satu syikal pun yang akan diberikan kepada Nazi, teroris di Gaza”.

Usulan kebijakan kolonial dari dua menteri senior, keduanya merupakan mitra koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, muncul ketika para pembuat kebijakan Israel terus berdiskusi dan merumuskan rencana untuk masa depan Gaza pasca-perang, yang mereka anggap bebas dari Hamas.

Walaupun banyak laporan yang muncul mengenai tawaran kepada pasukan Arab dan otoritas pemerintahan untuk mengelola Gaza, seperti Otoritas Palestina atau kekuatan gabungan negara-negara Arab, pandangan utama dari pemerintah sayap kanan Israel adalah agar Israel sendiri yang menduduki kembali wilayah tersebut, Mengasingkan penduduk Palestina dan memukimkannya kembali bersama pemukim Israel dan Yahudi. (T/R7/B04)

Mi’raj News Agency (MINA)