IKAPI TEGASKAN TIDAK TERLIBAT BUKU KURIKULUM 2013

Jakarta, 25 Dzulqa’dah 1435/19 September 2014 (MINA) – Pimpinan Pusat Ikatan Penerbit Indonesia (PP IKAPI) menegaskan penerbit tidak terlibat dalam pencetakan dan pendistribusian buku-buku kurikulum 2013.

Pernyataan IKAPI menanggapi pemberitaan mengenai keterlambatan penyediaan atau distribusi buku kurikulum 2013 untuk kebutuhan guru dan siswa Tahun Ajaran 2014/2015, selama beberapa pekan terakhir.

Ketua Kompartemen Perbukuan PP IKAPI, Dharma Hutauruk, mengatakan, pihaknya mewakili Penerbit Buku Umum, Pelajaran, Perguruan Tinggi maupun buku Agama tidak terlibat dalam penyusunan isi dan perancangan tampilan hingga pencetakan dan pendistribusian buku-buku tersebut.

“Buku kurikulum 2013 adalah buku karangan dan rancangan pemerintah. Penerbit sama sekali tidak terlibat,” kata Dharma kepada Mi’raj Islamic News Agency (MINA) di Gedung IKAPI Jakarta, Jumat.

Dharma menekankan percetakan dan penerbitan adalah dua usaha yang berbeda. Menurutnya, buku kurikulum 2013 dicetak oleh perusahaan yang memenangi lelang pencetakan buku kurikulum yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Kemudian didistribusikan ke sekolah-sekolah di regionalnya dengan menggunakan perusahaan jasa pengiriman atau dengan tenaga sendiri.

Dia mengatakan, meski ada dari sebagian perusahaan percetakan tersebut juga penerbit, itu adalah kebetulan semata. Mereka boleh jadi berada dalam satu perusahaan yang sama atau dalam satu grup usaha yang sama.

“Mereka menjalankan proyek ini dalam kapasitas sebagai percetakan,” tegas Dharma.

Dharma mengakui, Ikapi pernah mengusulkan pola pengadaan dan pendistribusian buku kurikulum 2013 ke pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).

Usulan itu dibuat Ikapi karena Ikapi merasa cukup tahu tentang kapasitas lapangan dunia percetakan dan pendistribusian buku. Ikapi juga peduli akan suksesnya penyelenggaran pendidikan nasional berbasis kurikulum 2013 dan siap berbagi ide dan informasi apa saja yang relevan.

“Keputusan ada di pemerintah, dan faktanya kebijakan akhir yang ditetapkan pemerintah tidak mengadopsi usulan Ikapi,” ujarnya.

Dharma menyatakan, seharusnya penyediaan buku teks oleh pemerintah dengan menggandeng penerbit buku teks berpengalaman. Pemerintah bisa membeli buku teks yang lolos penilaian, dengan menetapkan harga yang sama, lalu menyediakannya gratis untuk sekolah.

Kemdikbud sudah mengadakan pelatihan penulisan buku Kurikulum 2013 kepada Editor dan penulis Penerbit anggota IKAPI dengan harapan Penerbit bisa menerbitkan buku teks pengayaan Kurikulum 2013 yang lebih baik.

Hasil pelatihan tersebut ditambah pengalaman menerbitkan buku pelajaran puluhan tahun menghasilkan buku-buku pengayaan yang diterbitkan anggota IKAPI dan sekarang terdisplay di Toko Buku.(L/P009/R05/R03)

 

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)