New Delhi, MINA – Pemerintah India merencakan menggelar pertemuan G20 di wilayah Kashmir, yakni di Srinagar dan Leh.Pertemuan dijadwalkan akan digelar pada April dan Mei mendatang.
Sementara pemerintah Pakistan telah memprotes keras keputusan India tersebut. Islamabad menyebut India mengabaikan resolusi Dewan Keamanan PBB dan prinsip-prinsip Piagam PBB serta hukum internasional.
“Langkah tidak bertanggung jawab India adalah yang terbaru dari serangkaian tindakan melayani diri sendiri untuk melanggengkan pendudukan ilegal atas Jammu dan Kashmir,” kata Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Pakistan, Al-Jazeera melaporkan, Rabu (12/4).
Pemerintah India belum memberikan tanggapan resmi atas protes yang dilayangkan Pakistan.
Baca Juga: Pusat Budaya dan Komunitas Indonesia Diresmikan di Turki
Kashmir merupakan wilayah yang berpenduduk mayoritas Muslim, akan tetapi India yang pemerintahannya berhaluan Hindu menguasai wilayah itu. Sejak merdeka dari Inggris pada 1947, Kashmir terpecah menjadi beberapa wilayah, yang paling luas dikuasi India.
Dua per tiga wilayah Kasmir dikuasai India, sementara para penduduknya menginginkan bergabung ke Pakistan, atau menjadi negara sendiri yang merdeka.
Pada Agustus tahun lalu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sempat menyampaikan negaranya menginginkan hubungan damai dengan India. Hal itu termasuk membuat resolusi damai terkait wilayah Jammu dan Kashmir yang dipersengketakan kedua negara.
Menurut Sharif, komunitas internasional perlu mengambil peran sebagai fasilitator dalam isu tersebut. Sebab hal itu penting untuk perdamaian jangka panjang di Kashmir. (R/P2/P1)
Baca Juga: DPR AS Keluarkan RUU yang Mengancam Organisasi Pro-Palestina
Mi’raj News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur