India Terapkan UU Kewarganegaraan Anti-Muslim

New Delhi, MINA – Pemerintah India mengumumkan peraturan, Senin (11/3) untuk menerapkan undang-undang kewarganegaraan 2019 yang oleh para pengkritik disebut anti-Muslim, beberapa pekan sebelum Perdana Menteri Narendra Modi mengupayakan jabatan ketiga untuk Pemerintahan Nasionalis Hindu.

Undang-undang Amandemen Kewarganegaraan (CAA) memberikan kewarganegaraan India untuk umat Hindu, Paris, Sikh, Buda, Jain dan Kristen yang melarikan diri ke India, yang mayoritas Hindu dari Afghanistan, Bangladesh dan Pakistan umah mayoritas Muslim sebelum 31 Desember 2014.

“Itu adalah bagian integral dari manifesto BJP tahun 2019. Hal ini akan membuka jalan bagi mereka yang teraniaya untuk mendapatkan kewarganegaraan di India.” kata juru bicara kantor perdana menteri melalui pesan teks seperti dikutip oleh Middle East Monitor, Selasa (12/3).

Sebelumnya pemerintahan Modi belum menyusun aturan penerapan undang-undang tersebut, setelah unjuk rasa dan kekerasan sektarian terjadi di New Delhi dan tempat-tempat lain dalam beberapa pekan setelah UU tersebut diundangkan Desember 2019. Puluhan orang tewas dan ratusan lainnya terluka dalam bentrokan beberapa hari

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri India mengatakan, peraturan tersebut akan memungkinkan yang memenuhi syarat berdasarkan CAA-2019 untuk mengajukan permohonan kewarganegaraan India secara online melalui portal web yang disediakan.

Sementara itu, kelompok-kelompok Muslim mengatakan, undang-undang tersebut ditambah dengan usulan pendaftaran warga negara secara nasional dapat mendiskriminasi 200 juta Muslim di India, yang merupakan populasi Muslim terbesar ketiga di dunia. Mereka khawatir pemerintah akan menghapus kewarganegaraan umat Islam yang tidak memiliki dokumen di beberapa negara perbatasan.

Akan tetapi, Pemerintah India menyangkal, undang-undang tersebut diperlukan untuk membantu kelompok minoritas yang menghadapi penganiayaan di negara-negara mayoritas Muslim Laporan tersebut menjelaskan bahwa undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memberikan kewarganegaraan, bukan merampasnya.

Partai oposisi utama, Kongres mengatakan, pengumuman itu dilatarbelakangi oleh pemilu yang semakin dekat.

“Setelah mengupayakan sembilan perpanjangan waktu untuk pemberitahuan peraturan, waktu yang tepat sebelum pemilu jelas dirancang untuk mempolarisasi pemilih, terutama di Benggala Barat dan Assam,” kata juru bicara Partai Kongres Jairam Ramesh di X.

Negara bagian Benggala Barat dan Assam di bagian timur adalah rumah bagi populasi Muslim dan menjadi saksi protes terhadap CAA karena beberapa Muslim khawatir bahwa undang-undang tersebut dapat digunakan untuk menyatakan mereka sebagai imigran ilegal dari negara tetangga Bangladesh dan mencabut kewarganegaraan India mereka. (T/RE1/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)