Indonesia Bantah Dukung Pemilu Baru oleh Junta di Myanmar

Foto:. Tangkap layar

Jakarta, MINA – Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Teuku Faizasyah membantah dengan tegas adanya artikel pemberitaan yang menyebut, Indonesia mendukung pemilihan umum (pemilu) baru oleh junta di Myanmar.

Akibat pemberitaan itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon ‘digeruduk’ para demonstran anti-kudeta pada Selasa (23/2).

“Sangat tegas membantah adanya satu plan action,” ujar Faizasyah dalam taklimat media secara virtual, Selasa (23/2).

Ia menegaskan, sejak awal adanya perkembangan politik di Myanmar, Indonesia sudah mengeluarkan satu pernyataan yang sangat jelas bahwa sangat prihatin atas perkembangan politik di Myanmar dan mengimbau pihak-pihak di sana menggunakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam piagam ASEAN.

“Prinsip tersebut di antaranya komitmen pada hukum pemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional,” ujar Faizasyah.

Indonesia juga menggarisbawahi, perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilu dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum tersedia.

Indonesia pun mendesak pihak-pihak di Myanmar menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai tantangan dan permasalahan yang ada sehingga tidak semakin memperburuk situasi di Myanmar.

“Jadi yang ingin kami garisbawahi setelah dari awal kita mengeluarkan pernyataan perkembangan politik di Myanmar, posisi nasional kita tidak ada perubahan atau tidak ada pergeseran posisi apapun dan ini dipertegas setelah Presiden Indonesia Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia yang meminta agar ada satu pertemuan khusus antara para menteri luar negeri ASEAN, ” kata dia.

Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi melakukan berbagai kunjungan dan konsultasi dengan negara-negara anggota ASEAN untuk menangkap atau mengumpulkan pandangan-pandangan menyoal Myanmar.

Hingga saat ini, Menlu telah menemui Menlu Brunei Darussalam, dan Singapura dan akan kembali menemui beberapa menlu ASEAN dalam dua hari ini.

Faiza mengatakan, proses pertemuan menlu masih berjalan hingga saat ini. Sehingga, kata dia, terlalu dini, jika dalam satu artikel sudah ada rencana aksi, yang salah satunya menyebutkan mendukung satu proses pemilu di Myanmar. (L/RE1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)