Indonesia Tunda Pengiriman Pasukan Perdamaian ke Gaza

Bogor, MINA — Pemerintah Indonesia menunda sementara wacana pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza, Palestina, sambil menegaskan bahwa rencana tersebut bukan bermaksud melucuti senjata kelompok Hamas.

Pernyataan itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam forum diskusi “Presiden Prabowo Menjawab” di Bogor, Jawa Barat, Kamis (19/3).

Prabowo menegaskan bahwa gagasan mengerahkan pasukan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) difokuskan pada misi kemanusiaan dan perlindungan warga sipil, bukan untuk terlibat dalam operasi ofensif terhadap kelompok apa pun di Gaza.

“Kita tidak mau terlibat dalam mengambil senjata, deweaponization, dari Hamas. Kita tidak mau ikut. Yang kita mau adalah menjaga rakyat sipil dari serangan mana pun,” ujar Prabowo.

Baca Juga: Menko Yusril: Kasus Penyadapan Presiden Belum Mengarah ke Makar

Penundaan pengiriman pasukan ini dilakukan menyusul dinamika terkini di kawasan Timur Tengah, termasuk meningkatnya ketegangan antara beberapa negara dan eskalasi konflik di Palestina serta respons regional terhadap perjanjian gencatan senjata yang belum stabil.

Meski demikian, pemerintah menegaskan komitmennya pada perdamaian dan stabilitas melalui jalur diplomatik.

Rencana awal Indonesia adalah mengirim kontingen TNI sebanyak sekitar 5.000 hingga 8.000 personel untuk bergabung dalam International Stabilization Force (ISF), sebuah misi multilater yang telah dirancang berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa‑Bangsa (UNSC) Nomor 2803.

Misi ini bertujuan untuk menjaga keamanan, melindungi warga sipil, dan mendukung operasional bantuan kemanusiaan di Gaza pascakonflik.

Baca Juga: Listyo Sigit Ditahan di Mabes Polri, Kasus Penyadapan HP Presiden Prabowo

Sejak lama Indonesia menjadi pendukung kuat solusi dua negara (two‑state solution) dalam konflik Israel–Palestina dan selama ini aktif dalam upaya diplomasi internasional untuk menghentikan kekerasan di Gaza.

Penundaan ini dipandang perlu sambil menunggu situasi yang lebih kondusif dan kesepakatan politik yang lebih luas dari semua pihak terkait sebelum pasukan Indonesia benar‑benar terjun. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Mantan Kapolri Listyo Sigit dan Dua Jenderal Polri Ditangkap Terkait Penyadapan Nomor Telepon Presiden