Inggris Desak Ajukan Myanmar ke ICC

London, MINA  – Sebuah komite anggota parlemen Inggris pada hari Selasa (22/5/2018) mendesak pemerintah Inggris untuk “membangun aliansi yang efektif di seluruh komunitas internasional” dan bekerja dengan sekutu untuk merujuk Myanmar ke Pengadilan Pidana Internasional (ICC).

Komite Pembangunan Internasional lintas-partai di British Council merilis laporan untuk menyarankan perubahan kebijakan besar dalam pemerintah Myanmar setelah kekejaman terhadap minoritas Muslim di negara itu, yang dikenal sebagai Muslim Rohingya. Anadolu Agency melaporkan.

“Dalam menghadapi pembersihan etnis dan serangan terhadap kelompok etnis di Timur Laut Burma, sudah waktunya bagi Departemen Pembangunan Internasional untuk meninjau hubungannya dengan Myanmar,” kata laporan itu.

“Pemerintah Inggris harus mengadopsi kerangka acuan yang mencerminkan penyelewengan etnis orang-orang Rohingya yang disengaja, yang telah mengakibatkan dampak dalam skala besar untuk Rohingya, Bangladesh dan komunitas internasiona,” tambahnya.

Laporan itu mengatakan “dalam menghadapi kejahatan kekejaman, pembersihan etnis Rohingya dan melanjutkan serangan terhadap kelompok etnis lain, Inggris tidak dapat lagi melanjutkan bisnis seperti biasa dalam interaksinya dengan Myanmar”.

Dikatakan bahwa “tindakan Inggris terhadap Myanmar perlu diubah sebagai tanggapan terhadap rezim yang telah melakukan pembersihan etnis yang disengaja oleh negara dengan konsekuensi menghancurkan bagi Rohingya, Bangladesh, dan komunitas internasional”.

Komite menyerukan kepada pemerintah dan sekutunya “untuk mengumpulkan dukungan dalam merujuk Myanmar ke Mahkamah Pidana Internasional dan menerapkan sanksi keuangan pada tokoh-tokoh kunci”.

“Sebagai tanggapan atas laporan ini kami ingin pemerintah Inggris untuk menetapkan bagaimana dukungannya atas perdagangan Inggris Raya serta mempertimbangkan kekhawatiran tentang keterlibatan militer Myanmar dalam ekonomi dan pelanggaran hak asasi manusia,” kata laporan itu.

“Myanmar harus menyadari bahwa ada konsekwensi atas tindakan tentara Myanmar,” Stephen Twigg, ketua komite, mengatakan.

“Perubahan dramatis terhadap situasi di Myanmar harus mendorong perubahan dramatis dalam kebijakan AS,” katanya.

Twigg juga mengatakan bahwa Aung San Suu Kyi menjadi bagian dari masalah.

“Kami juga memuji kemurahan hati dari otoritas Bangladesh dan komunitas yang membantu orang-orang Rohingya yang melarikan diri dari pembersihan etnis oleh Myanmar,” katanya.

Sejak 25 Agustus 2017, sekitar 750.000 warga Rohingya, sebagian besar anak-anak dan perempuan, telah melarikan diri dari Myanmar setelah pasukan Myanmar memulai tindakan keras terhadap komunitas Muslim minoritas, menurut Amnesty International.

Setidaknya 9.000 Rohingya tewas di negara bagian Rakhine dari 25 Agustus hingga 24 September 2017, menurut Doctors Without Borders.

Dalam laporan yang diterbitkan Desember lalu, kelompok kemanusiaan global mengatakan kematian 71,7 persen atau 6.700 orang Rohingya disebabkan oleh kekerasan.Mereka termasuk 730 anak-anak di bawah usia 5 tahun.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai orang-orang yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat karena puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012.

PBB telah mendokumentasikan perkosaan massal, pembunuhan – termasuk bayi dan anak kecil – pemukulan brutal, dan penghilangan yang dilakukan oleh personel keamanan.

Dalam laporannya, penyelidik PBB mengatakan bahwa pelanggaran tersebut mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. (T/RS2/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)