Israel Cabut Keputusan untuk Keluarkan Lebih Banyak Izin kerja bagi Warga Gaza

Gaza, MINA – Israel mencabut keputusannya untuk meningkatkan jumlah izin kerja yang dikeluarkan untuk warga Palestina di Gaza sebanyak 1.500, setelah menyerang wilayah yang terkepung itu dengan rentetan rudal pada hari Sabtu, Times of Israel melaporkan.

Penghubung militer negara pendudukan ke Palestina, yang dikenal sebagai COGAT, mengumumkan pekan lalu bahwa penjatahan saat ini dari 14.000 izin akan ditingkatkan menjadi 15.500, demikian dikutip dari MEMO.

“Menyusul evaluasi situasi keamanan malam ini [Sabtu], Menteri Pertahanan Benny Gantz memutuskan untuk menangguhkan keputusannya mulai pekan lalu untuk menaikkan kuota izin masuk yang diberikan kepada warga Palestina di Jalur Gaza, untuk keperluan pekerjaan dan perdagangan,” jelas COGAT

Mereka megatakan, pencabutan keputusan itu dibuat setelah tembakan roket diarahkan ke Negara Israel.

Baca Juga: Israel Halangi Evakuasi Jenazah di Gaza Utara

Pernyataan itu tidak menyebutkan fakta bahwa tembakan dari Gaza adalah sebagai tanggapan atas akar penyebab konflik di Palestina yang diduduki adalah pendudukan militer brutal Israel.

Setelah pemboman besar-besaran di Jalur Gaza yang terkepung, tentara pendudukan Israel mengklaim mereka telah menyerang dua lokasi yang diduga digunakan oleh Hamas untuk memproduksi senjata.

Sekitar 2,3 juta warga Palestina tinggal di Jalur Gaza yang sempit. Mereka sebagian besar tidak dapat pergi untuk mencari pekerjaan di luar negeri dan telah diperas oleh blokade selama 15 tahun oleh Israel.

Pendudukan telah meluncurkan empat serangan militer besar-besaran terhadap sebagian besar penduduk sipil sejak 2008. Gaza juga berbatasan dengan Mesir, yang memberlakukan pembatasan sendiri pada perjalanan melalui penyeberangan Rafah.

Baca Juga: Keluarga Tahanan Israel Kecam Pemerintahnya Sendiri

Sebelum Intifada Aqsa dimulai pada tahun 2000, sekitar 130.000 warga Palestina dari Gaza bekerja di Israel. Ketika Israel menarik pemukim ilegal dan pasukannya dari Gaza pada 2005, sebagian besar pekerja dilarang menyeberang ke negara pendudukan untuk mencari pekerjaan. (T/R7/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: Jajak Pendapat: Mayoritas Warga Penjajah Israel Ingin Akhiri Perang