Jakarta, MINA – Ratusan massa yang tergabung Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) menggelar aksi ke depan Istana Negara, Kamis (27/2), menuntut Pemerintah segera mencabut Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law.
Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI Elevan Yusmanto mengatakan, Omnibus Law merupakan kejahatan penguasa terhadap rakyat, pekerja, konstitusi, tata kelola pemerintah hingga lingkungan hidup.
“Ada banyak norma hukum yang dilanggar, ada banyak sekali pihak yang dirugikan dan ada banyak hal yang akan dirusak oleh Omnibus Law,” ujar Elevan dalam orasinya.
Elevan menyebut PP KAMMI telah melakukan kajian dan merangkum beberapa hal bermasalah dalam RUU Cipta Kerja yang memberikan karpet merah bagi penumpang gelap oligarki di lingkaran pemerintah. Dari aspek ketenagakerjaan, menurut KAMMI, buruh akan amat dirugikan dengan kontrak kerja bermasalah, waktu kerja eksplotitatif, PHK dipermudah serta hilangnya sanksi pidana bagi pengusaha.
Baca Juga: [BEDAH BERITA MINA] ICC Perintahkan Tangkap Netanyahu dan Gallant, Akankah Terjadi?
Selain itu, tambah Elevan, kebebasan pers terancam dikebiri, lingkungan hidup makin akan dirusak tata kelola pemerintahan makin mengalami sentralisasi jika Omnibus Law disahkan.
“Oleh karenanya, KAMMI menuntut Pemerintah mencabut RUU Cipta Kerja dari DPR RI, KAMMI menolak segala hal yang ada dalam RUU Cipta Kerja tanpa kompromi, dan KAMMI minta Pemerintah melibatkan seluruh stakeholder dalam setiap penyusunan Undang-undang serta memberikan kemudahan akses informasi,” tambah Elevan.
Ia juga menyerukan kepada Pengurus KAMMI di seluruh Indonesia dari tingkat wilayah hingga komisariat untuk terus melakukan aksi turun ke jalan hingga RUU Cipta Kerja dicabut. Selain diisi rangkaian orasi, aksi yang dihadiri oleh kader KAMMI dari seluruh Jabodetabek tersebut juga diisi dengan aksi teatrikal pembakaran draft RUU Cipta Kerja. (R/R4/RI-1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Cuaca Jakarta Berawan Tebal Jumat Ini, Sebagian Hujan
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur