Kelompok HAM Labeli Israel sebagai Negara Apartheid

Tel Aviv, MINA – B’Tselem, sebuah kelompok hak asasi manusia memberi label Israel sebagai “negara apartheid” karena keputusan hukum dan praktiknya yang lebih memihak pada orang Yahudi daripada Palestina.

B’Tselem adalah organisasi non-pemerintah Israel. Organisasi ini didirikan pada 3 Februari 1989 oleh sekelompok figur penting Israel, seperti pengacara, kaum akademisi, jurnalis dan anggota Parlemen Israel atau Knesset.

“Perbedaan tersebut mengaburkan fakta bahwa seluruh wilayah antara Laut Mediterania dan Sungai Jordan diatur di bawah satu prinsip: memajukan dan memperkuat supremasi satu kelompok Yahudi atas kelompok lain Palestina,” kata kelompok itu seperti dikutip dari Anadolu Agency, Rabu (13/1).

B’Tselem menyebut, sebuah rezim yang menggunakan hukum, praktik, dan kekerasan terorganisir untuk memperkuat supremasi satu kelompok di atas yang lain adalah rezim apartheid

Kelompok hak asasi itu juga mencatat, Israel telah menghapus status sekitar 250.000 warga Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza sejak 1967.

“Langkah-langkah yang terakumulasi ini, luasnya dalam undang-undang dan praktik politik, dan dukungan publik dan yudisial yang mereka terima, semuanya membentuk dasar untuk kesimpulan kami bahwa batasan untuk melabeli rezim Israel sebagai apartheid telah dipenuhi,” kata kelompok itu.

B’Tselem mengatakan, deskripsi lanjutan tentang Israel sebagai negara demokratis yang faktanya menduduki jutaan orang di sisi lain adalah deskripsi yang tidak ada hubungannya dengan kenyataan.

Hampir tiga dekade setelah perang Arab-Israel tahun 1948, Israel menduduki wilayah Palestina, termasuk Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza, pada tahun 1967.

Padahal Palestina menginginkan wilayah tersebut untuk pembentukan negara Palestina di masa depan.

Sejauh ini, belum ada komentar dari pemerintah Israel atas pernyataan B’Tselem tersebut. (T/RE1/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)