
Direktur Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama, Prof Abdul Djamil .
“Memang masa kerja DPR tersisa beberapa bulan lagi. Tapi bukan alasan pesimis. Harus terus didorong,” ujar Djamil usai mengikuti dialog antar tokoh agama se Banten, Serang, Sabtu (15/2), sebagaimana disiarkan website Kementerian Agama yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).
Menurutnya klausul dalam RUU produk Halal itu sudah tidak ada persoalan. Pemerintah dan DPR dapat memahami filosofi penting dalam RUU Produk Halal.
Hanya saja, lanjut Djamil, perdebatan masih terasa tajam pada bentuk lembaga yang diberi tanggung jawab menetapkan kehalalan produk. Pemerintah dan DPR masih belum menemui titik tengah persoalan lembaga tersebut.
Baca Juga: ISEF 2026 Dorong Generasi Muda Jadi Pelaku Usaha Industri Halal
“Ini kan proses serius, jadi masih perlu dipertajam. Tapi harus optimis bisa ditetapkan pada masa akhir DPR periode ini,” pungkasnya.
Dijabarkan Abdul Djamil penuntasan RUU Produk Halal itu sangat penting. Melalui regulasi tersebut perlindungan atas sejumlah produk halal bisa didapatkan masyarakat muslim Indonesia.
Abdul Djamil menyebutkan RUU Produk Halal tersebut menjadi bukti perlindungan negara terhadap rakyatnya. Apalagi kepastian halal merupakan kebutuhan penting umat Islam.
Dia meminta lembaga dewan bisa secepatnya menyelesaikan RUU Produk Halal menjadi undang-undang.(T/P03/IR)
Baca Juga: GORO Dorong Inklusi Investasi Properti Syariah melalui Tokenisasi Aset Blockchain
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)
















Mina Indonesia
Mina Arabic