Kemendikbud Latih Ratusan Kepala Sekolah dan Pengawas di Papua

Jayapura, Kemendikbud – Sebanyak 110 orang peserta yang terdiri dari Kepala Sekolah dan Pengawas jenjang pendidikan dasar di Provinsi Papua dan Papua Barat mengikuti bimbingan teknis implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) di kota Jayapura.

Sejak 25 sampai dengan 28 Juli 2017, Bimbingan Teknis Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) untuk region Papua dan Papua Barat diselenggarakan Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah (Tendik Dikdasmen) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Tahun ini, sosialisasi dan pelatihan PPK menargetkan 1.626 sekolah. Targetnya untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan kepada Kepala Sekolah, Pengawas, Guru dan Komite Sekolah agar dapat mendorong penerapan PPK,” ujar Direktur Pembinaan Tendik Dikdasmen Garti Sri Utami (26/7) usai meninjau Sekolah Dasar Negeri (SDN) Inpres Kampung Harapan sebagai salah satu sekolah percontohan PPK, di Sentani Timur, Jayapura.

Dikutip dari rilis Kemdikbud, Gusti menjelaskan, untuk guru sosialisasi dan pelatihan dilaksanakan Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar. Sedangkan untuk komite sekolah, sosialisasi dan pelatihan dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga.

“Diharapkan para alumni bimtek dapat menjadi agen PPK di sekolah dan di daerah yang dapat melaksanakan gerakan PPK di sekolah melalui pendekatan berbasis kelas, budaya sekolah, dan masyarakat sesuai dengan potensi lingkungan dan kearifan lokal yang ada,” tuturnya.

Pada hari kedua, peserta bimtek mengunjungi sekolah percontohan praktik baik PPK yang berada di Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. SDN Inpres Kampung Harapan. Sekolah yang dikelola Yayasan Pelita Harapan memiliki 391 siswa dengan 22 guru. Dari observasi dan wawancara dengan pengelola sekolah, para peserta beragam metode untuk menerapkan pendidikan karakter secara konkret.

Terdapat tiga prinsip utama yang dikedepankan sekolah sejak tujuh tahun lalu, yaitu respect (sikap menghormati dan menghargai perbedaan), responsibility (tanggung jawab), dan readiness (kesiapan).

Suhartini Hidayat, Kepala Sekolah SDN Inpres Kampung Harapan mengemukakan, lima nilai utama prioritas gerakan PPK sangat relevan dengan kebutuhan di daerahnya dan sejalan dengan ketiga prinsip yang selama ini diterapkan di sekolah.

“Kami anggap, meskipun seseorang memiliki kecerdasan intelektual yang baik, namun jika tidak memiliki karakter yang baik, kami tidak bisa luluskan,” ujarnya.

Penerapan manajemen pendidikan berbasis sekolah di SDN Inpres Kampung Harapan nampak pada berbagai upaya sekolah untuk menjalin kerja sama/kemitraan dengan berbagai pihak.

Selain dengan institusi pemerintah, sekolah juga menguatkan hubungan dengan kepala kampung (kepala komunitas masyarakat).

Menurut Tini, kemitraan dengan masyarakat sangat bermanfaat tidak hanya untuk mendapatkan dukungan secara materiil yang terkait sarana prasarana, namun juga secara moril.

“Dulu urusan pendidikan itu urusan mama saja, papa jarang mau ambil bagian. Sekarang sudah banyak pria peduli dengan pendidikan anaknya,” jelasnya.

Kebinekaan menjadi salah satu nilai yang terus ditumbuhkan sekolah melalui beragam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.

“Selain belajar di kelas, kami juga punya Pekan Nusantara, sekali setahun. Anak-anak diminta untuk menampilkan kebudayaan di lima pulau besar Indonesia. Anak asli Papua membawakan kebudayaan dari Sumatra atau Bali. Begitu juga sebaliknya,” kata Tini.

Sejak tujuh tahun lalu sekolah ini telah menerapkan lima hari sekolah. Pengelolaan waktu yang efektif membawa dampak positif pada produktivitas sekolah.

“Guru masuk 06.45 sampai setengah empat sore. Setelah mengajar, kami meluangkan waktu untuk berbagi informasi seputar kondisi siswa dan perkembangan kelas. Guru juga menyiapkan materi ajar untuk besok agar lebih siap mengajar. Sabtu dan Minggu untuk keluarga dan gereja (ibadah),” tutur Suhartini.

Pada 2016, Kemendikbud melakukan sosialisasi dan pelatihan PPK kepada 538 sekolah di 34 provinsi. Pada tahun 2017, Kemendikbud lebih gencar melakukan sosialisasi PPK melalui berbagai pelatihan, bimbingan teknis, pengimbasan, rapat koordinasi, maupun forum Kelompok Kerja Guru (KKG)/Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)/Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Muhamad Yusuf Pohan Pengawas Sekolah dari Kabupaten Merauke mengungkapkan apresiasinya terhadap gerakan PPK. Menurutnya, kegiatan ini selain sangat baik, juga dianggapnya sangat mungkin diterapkan di Merauke.

“Sebenarnya selama ini sudah dilakukan beberapa, namun belum terdesain atau terencana, dan terdokumentasi dengan baik,” ujar Yusuf yang sudah 30 tahun bertugas di Papua. (T/R05/R01)