Jakarta, MINA – Kementrian Luar Negeri RI (Kemlu) melakukan diskusi publik dan peluncuran buku “Presidensi Indonesia di Dewan Keamanan PBB” di Jakarta pada Jumat (16/8).
Menurut Febrian A. Ruddyard, Direktur Jenderal Keria Sama Multilateral (Dirjen KS Multilateral) Kemlu RI , buku tersebut merupakan dokumentasi sekaligus bentuk akuntabilitas publik mengenai seluruh aspek pelaksanaan Presidensi Indonesia di DK PBB pada Bulan Mei lalu.
“Presidensi Indonesia pada Dewan Keamanan (DK) PBB merupakan perwujudan kepemimpinan Indonesia pada tingkat internasional”, kata Febrian dalam sambutannya.
Selain itu, upaya diseminasi Presidensi juga ditujukan untuk menjadi institutional memory, yang akan berguna bagi Keanggotaan Tidak Tetap DK PBB Indonesia di masa mendatang.
Baca Juga: MUI Tekankan Operasi Kelamin Tidak Mengubah Status Gender dalam Agama
Selama masa presidensi, secara keseluruhan, menurut Febrian, Indonesia telah menyelenggarakan 46 kegiatan yang menghasilkan 11 outcome document (dokumen hasil), termasuk diskusi informal DK PBB dalam format Arria Formula mengenai Palestina.
Dalam kegitan itu, Indonesia mengusulkan isu tentang illegal settlement di wilayah Palestina yang diduduki, khususnya terkait aspek hukum dan kemanusiaan, dengan penekanan pada “Resolusi DK PBB Nomor 2334 tahun 2016 tentang Pemukiman Israel di Teritori Palestina yang Diduduki sejak 1967, termasuk Al-Quds (Yerusalem Timur)”.
“Berbagai pertemuan dan inisiatif telah diusung sepanjang presidensi Indonesia, antara lain tiga pertemuan utama: menganai perdamaian dunia, perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata dan isu Plaestina,” kata Febrian.
Selain itu, salah satu pencapaian lainnya adalah presidential statement mengenai upaya penguatan pelatihan dan kapasitas pasukan penjaga perdamaian di wilayah konflik. (L/Sj/RS3)
Baca Juga: Prof. El-Awaisi Serukan Akademisi Indonesia Susun Strategi Pembebasan Masjidil Aqsa
Mi’raj News Agency (MINA)
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur