Ketua BKSAP: Krisis Kemanusiaan di Myanmar Merupakan Masalah Global

Denpasar, MINA – Ketua BKSAP DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf menegaskan, krisis kemanusiaan yang terjadi di Rakhine, Myanmar sudah menjadi masalah global. Karena itu konferensi World Parliamentary Forum (WPF) on Sustainable Development Goals (SDGs) yang berlangsung di Bali pada 6-7 September 2017 akan menghasilkan Bali Declaration yang memuat tentang isu-isu perdamaian.

Ia mengatakan, persoalan Hak Asasi Manusia menjadi kesepakatan dunia sebagaimana yang tertuang dalam Agenda 2030 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sehingga pembantaian etnis Rohingya di Myanmar harus menjadi perhatian bersama.

“Kami yakin SDGs tidak akan tercapai tanpa adanya perdamaian. Kami melihat apa yang terjadi di Myanmar bukan lagi masalah internal ataupun Asean tapi sudah menjadi masalah dunia,” ungkap Nurhayati dalam pidato pembukaan sidang WPF.

Dikutip dari rilis DPR RI, ia menegaskan, serangan terang-terangan militer kepada etnis Rohingya dapat dianggap sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan seharusnya tidak dibiarkan terjadi hingga berulang-ulang kali.

“Oleh karena itu, dalam sesi ini saya mendorong Anda semua untuk lebih jauh mengeksplorasi segala cara yang diperlukan untuk mengakhiri segala bentuk kekerasan dan mencari tindakan lebih lanjut dalam peran parlementer kita untuk mencapai perdamaian,” seru Nurhayati.

Meskipun Myanmar tidak mengirimkan delegasinya untuk menghadiri World Parliamentary Forum, namun WPF akan tetap membahas krisis kemanusiaan di Rakhine dan diharapkan dapat menjadi salah satu poin utama dalam Bali Declaration.

“Ini masalah bersama yang sudah disepakati oleh PBB.  Juga mengenai SDGs, Myanmar sudah ikut dalam persetujuan  dunia, jadi mereka harus menerapkan apa yang sudah komitmen dunia,” tandasnya.

Sebagaimana salah satu tema yang akan dibahas delegasi parlemen dunia adalah Ending Violence and Sustaining Peace. Sesi ini merumuskan bagaimana peran parlemen dalam mencegah timbulnya aksi kekerasan dan menciptakan perdamaian.

Sebanyak 285 delegasi dari 47 Parlemen di berbagai Negara yang hadir dalam sidang ini, antara lain Bhutan, Chile, Fiji, Ghana, India, Zimbabwe, Canada, Ecuador, Iran, Jordan, Mexico, Portugal, Qatar, Korea Selatan, dan Turki. 19 Observer, antara lain ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), UNDP, European Union, dan Migran Care. (T/R05/B05)

Mi’raj News Agency (MINA)