Konflik Negara Teluk dan Perdagangan Senjata Dunia

sumber gambar : Redaksi Indonesia

Oleh: Widi Kusnadi, Wartawan MINA (Mi’raj Islamic News Agency)

Hari Senin, 9 Ramadhan 1438 atau 4 Juni 2017 menjadi hari yang dilematis bagi Qatar. Hari itu, negara kecil yang luasnya daratannya tidak lebih besar dari Jakarta Timur itu dikejutkan dengan pernyataan Arab Saudi yang memutuskan hubungan diplomatiknya dengan dan menutup hubungan udara, laut dan darat dengan Qatar.

Alasan mereka karena di negara pimpinan Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani itu menjadi tempat pelarian para politikus dan ekstrimis dari beberapa negara sekitar seperti Mesir, Yaman, dan Libya. Dengan kata lain, negara itu mendukung gerakan radilkalisme dan terorisme.

Langkah negara Raja Salman itu kemudian diikuti oleh Uni Emirat Arab, Mesir, Bahrain, Yaman, Libya, Maladewa, Mauritius, dan Mauritania. Sementara, Yordania tidak memutuskan dubungan diplomatik, namun hanya mengurangi jumlah perwakilan diplomatik dan mencabut izin Al Jazeera.

Menteri Luar Negeri Jerman, Sigmar Gabriel, menuduh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump penyebab konflik di Timur Tengah itu. Pasalnya, Trump sebelumnya melakukan kunjungan ke beberapa negara teluk serta melakukan pertemuan dengan 55 pemimpin negara muslim bertempat di Saudi.

Dalam pertemuan itu, Trump meminta negara-negara Muslim untuk bersatu melawan “ekstremisme”. “Amerika siap untuk berdiri bersama dalam usaha perlawanan kelompok radikal demi kepentingan dan keamanan bersama. Namun negara-negara Timur Tengah tidak dapat menunggu kekuatan Amerika untuk menghancurkan para musuh tersebut untuk mereka,” kata Trump.

“Terorisme telah menyebar ke seluruh dunia, namun jalan menuju kedamaian dimulai di sini, di tanah kuno ini, di tempat suci ini,” tambahnya yang kemudian ia melanjutkan lawatannya ke Israel, Italia dan Belgia.

Namun, ada hal menarik yang perlu dicermati dari perjalanan Trump ke Timur Tengah itu. Sosok yang kerap dinilai kontroversial karena statemen-statemennya itu menutup kunjungan dengan mengumumkan kesepakatan pembelian senjata Saudi ke AS senilai $ 350 miliar selama 10 tahun dan $ 110 miliar yang akan segera direalisasikan. Selain itu, Arab Saudi juga menandatangani serangkaian kesepakatan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta AS senilai puluhan miliar dolar.

Sementara itu, Gedung Putih mengeluarkan statemen: “Paket pembelian senjata itu merupakan bagian dari upaya peningkatan kemampuan militer Arab Saudi menyusul kondisi di wilayah tersebut yang tidak kondusif. Hal itu juga untuk mendukung keamanan jangka panjang Arab Saudi dan kawasan Teluk dalam menghadapi ancaman Iran, juga memperkuat kemampuan kerajaan untuk berkontribusi dalam melawan terorisme di seluruh wilayah, mengurangi beban di AS dalam upaya melawan ekstrimisme”.

Media Zerohedge.com menyebut, Arab Saudi adalah tujuan utama penjualan senjata AS. menurut Departemen Hubungan Luar Negeri AS, negara petro dolar itu membeli hampir 10 persen dari total ekspor senjata AS dari tahun 2011 sampai 2015 disusul Al-Jazair, India, Iraq dan Mesir.

Perusahaan Senjata Internasional

Pasukan gabungan dari beberapa negara dipimpin oleh Arab Saudi pada 25 Maret 2015 melancarkan serangan udara ke beberapa basis wilayah pemberontak Hutsi di Yaman. Serangan ini menandakan dimulainya intervensi militer di Yaman dengan nama kode Operasi Badai (Decisive Storm Operation). Qatar juga ambil bagian dalam operasi tersebut.

Baca Juga: Amalan Sunnah pada Hari Jumat

Dalam konflik Suriah, Arab Saudi juga diklaim memiliki andil membantu pasukan oposisi. Seperti diberitakan beberapa media, Saudi mengirimkan bantuan senjata dan alat-alat berat untuk kelompok oposisi.

Lantas, dari mana senjata-senjata Saudi untuk konflik Yaman dan Suriah itu diperoleh? Apakah mereka memproduksi sendiri?. Pertanyaan selanjutnya, siapa yang paling diuntungkan dengan konflik-konflik yang terjadi di wilayah teluk itu?. Apakah Saudi, Qatar, atau negara pengekspor senjatanya?. Tentu jawabannya pasti sudah ada di benak para pembaca.

Perang memang merupakan musibah terbesar dalam sebuah negara, tapi di sisi lain, perang juga menjadi pasar yang menjanjikan bagi para perusahaan yang memproduksi senjata agar mereka terus tetap berproduksi.

Media Tharawat-Magazine menulis, beberapa perusahaan senjata yang mendapatkan keuntungan berlimpah dari hasil penjualan produknya. Di AS, kita bisa ketahui ada Lockheed Martin, dengan pendapatan (2014): $ 45.600.000.000.

Perusahaan itu saat ini menjadi produsen senjata terbesar di dunia yang mempekerjakan sedikitnya 116.000 orang di seluruh dunia dan menerima hampir 10% dari dana Pentagon sebagai kontraktor pemerintah AS terbesar. Pesawat tempur produksi Lockheed Martin seperti C-130 Hercules, C-5 Galaxy, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor, dan Pesawat tempur siluman generasi kelima F-35 Lightening II.

Perusahaan senjata lainnya, United Technologies Corporation (UTC) yang mencatatkan pendapatan $ 11.900.000.000 (2014). UTC telah menempatkan dirinya sebagai pemain utama baik di pasar sipil dan militer. Produknya berkisar pesawat dan helikopter. Perusahaan ini paling terkenal untuk helikopter UH-60 Black Hawk, ditampilkan dalam film 2001 Black Hawk Down. Komponen UTC saat ini digunakan di pesawat tempur, pembom dan pelatih dari 27 militer di seluruh dunia.

Sementara itu, Raytheon, perusahaan pertahanan raksasa berbasis di Massachusetts, AS itu dikenal sebagai produsen terbesar peluru kendali di seluruh dunia. Perusahaan ini terkenal untuk sistem rudal Patriot permukaan ke udara, salah satu rudal perisai pertahanan utama untuk sekutu AS di seluruh dunia. Harga Rudal Patriot per unit $ 2-3 juta (Rp. 40 miliar).

Perusahaan Senjata Northrop Grumman, dibentuk setelah merger antara Northrop dan Grumman , Northrop Grumman terkenal karena stealth bomber B-2 Spirit, yang dapat menyebarkan kedua senjata konvensional dan termonuklir dalam konfigurasi siluman. Northrop baru-baru disewa Jaime Bohnke, yang sebelumnya bekerja dengan Boeing dan Raytheon, dalam rangka untuk lebih bersaing dengan produsen senjata AS lainnya.

Baca Juga: Tertib dan Terpimpin

Sementara perusahaan senjata asal Inggris, BAE Systems yang dibentuk dari penggabungan dua perusahaan Inggris dengan nilai £ 7.700.000.000. BAE Systems menjadi salah satu pemasok terbesar untuk Departemen Pertahanan AS. Negara lain yang membeli senjata ke perusahaan itu adalah Australia, India, dan Arab Saudi.

Perusahaan Boeing yang dikenal sebagai produsen pesawat jet komersial seperti 747, 777 dan 787, juga merupakan pemasok utama pesawat pengisian bahan bakar dan pesawat anti-kapal selam, jet tempur dan pesawat perang elektronik.

Umat Islam Bersatulah, Waspadai Adu Domba

Imam Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah Syaikh Abdul Rahman Al-Sudais menyerukan dalam khutbah Jumat (2/7) tentang pentingnya persatuan umat Islam dan menghindari perpecahan.

Syaikh As-Sudais yang juga Rais ‘Am Masjidil Haram dan Masjid Nabawi menegaskan, persatuan dan kesatuan shaf kaum Muslimin dangat penting dalam rangka memecahkan masalah-masalah bangsa.

“Kita umat Islam pada hakikatnya telah memberikan kontribusi untuk perdamaian dan keamanan dalam promosi internasional melalui pendekatan moderasi, dan bukan dengan terorisme atau sektarianisme,” ujarnya di hadapan ratusan ribu jamaah, yang berbondong-bondong hadir untuk melakukan shalat Jumat pertama pada bulan suci Ramadhan.

Imaamul Muslimin Yakhsyallah Mansur mengatakan, Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dituntut untuk memainkan perannya dalam memulihkan hubungan Qatar-Arab Saudi.

“Seharusnya, hubungan sesama negara Muslim tidak begitu saja diputuskan. Karena memutuskan hubungan sangat di benci Allah Subhanahu Wa Ta’ala,” ujarnya kepada Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Kamis (8/6).

Baca Juga: Ada Apa dengan Terpilihnya Trump?

Yakhsyallah mengatakan, agar negara-negara lainnya pun tidak mudah terpancing, namun berusaha untuk segera menjembatani Qatar dengan tujuh negara yang telah memutuskan hubungannya.

“Apa lagi ini di bulan Ramadhan, seharusnya umat Muslim bersama-sama dan bersatu, bukan menjadi terpecah belah, Jangan sampai masalah-masalah politik menyebabkan perpecahan diantara kaum muslimin,” ujarnya.

Maka, menghadapi dan mengatasi krisis dan konflik kawasan Negara-Negara Teluk, kata kuncinya adalah mengedepankan persatuan negeri-negeri Muslim dengan menghindari perpecahaan dan adu domba. insya-Allah. (P2/RS2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)