Kutuk Kekejaman terhadap Rohingya, Australia Pertimbangkan Sanksi pada Myanmar

Canberra, MINA – Pemerintah Australia mengutuk keras kekejaman yang dilakukan di negara bagian Rakhine, Shan dan Kachin di Myanmar, seperti yang dirinci dalam laporan lengkap Misi Pencarian Fakta PBB di Myanmar.

Setelah laporan awal Misi pada tanggal 27 Agustus lalu, laporan lengkap mendokumentasikan secara detail pelanggaran serius hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional, yang dilakukan terutama oleh militer Myanmar terhadap etnis minoritas, termasuk Muslim Rohingya.

Dalam kasus Negara Bagian Rakhine, tempat Rohingya hidup, Misi Pencarian Fakta menyimpulkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang telah terjadi. Mereka juga menemukan bukti yang cukup untuk menjamin penyelidikan dan penuntutan atas genosida yang dilakukan terhadap penduduk Rohingya.

Laporan lengkap Misi Pencarian Fakta menambah banyak bukti yang menunjukkan terjadinya kejahatan paling serius di bawah hukum internasional, khususnya terhadap etnis Rohingya.

“Pemerintah Australia sedang mempertimbangkan opsi untuk menanggapi laporan Misi Pencarian Fakta, termasuk sanksi yang ditargetkan,” ujar Menteri Luar Negeri Australia Marise Payne dalam sebuah keterangan yang dirilis Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Rabu (19/9).

Sejalan dengan rekomendasi dari Misi ini, Australia akan mendukung upaya internasional baru tentang pertanggungjawaban dan keadilan di Myanmar, termasuk di Dewan Hak Asasi Manusia, di mana kami merupakan anggota.

“Myanmar terus menghadapi tantangan berat karena transisi dari lima dekade pemerintahan militer. Sebagai mitra regional, Australia akan terus mendukung upaya mencapai demokrasi serta rekonsiliasi dan perdamaian nasional untuk kepentingan seluruh penduduk di Myanmar.

“Penghormatan terhadap hak asasi manusia, dan pertanggungjawaban penuh atas pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi, akan sangat penting untuk proses ini,” kata Payne. (L/R11/B05)

Mi’raj News Agency (MINA)