MAPIM Mendesak Pemerintah Malaysia

Kuala Lumpur, MINA – Majelis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia (MAPIM) mendesak Pemerintah Malaysia untuk segera menerapkan strategi nasional, regional dan internasional dalam mengatasi ketegangan di Gaza dan Al-Aqsha.

Dalam rilis yang diterima MINA pada Sabtu (13/10) MAPIM mengatakan, tindakan non-kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional oleh rezim Zionis Israel tidak dapat disangkal.

“Dunia tidak bisa begitu saja menyaksikan pembantaian orang-orang Palestina oleh tentara Zionis. Berita harian tentang penahanan, penyiksaan, pembunuhan dan serangan terhadap warga dan pemukiman Palestina sangat signifikan,” tulisnya dalam pernyataan.

MAPIM menegaskan bahwa Malaysia perlu mendahului dan mengambil inisiatif memobalisasi dunia internasional untuk menekan Israel dan menyeret Israel ke pengadilan pidana internasional.

Saat ini situasi di Gaza sangat mencemaskan. Demonstrasi Great Return March masih berlangsung sejak 30 Maret lalu.

Menurut laporan Al Quds Foundation pada 12 Oktober 2018, terdapat 6 orang tewas, 252 luka-luka yang diantaranya ada 45 anak, 10 wanita, 2 perawat dan seorang jurnalis.

MAPIM mengharapkan Malaysia perlu membawa fakta itu ke pengadilan pidana internasional untuk diselidiki oleh PBB.

Sementara itu invasi Yahudi Zionis terhadap Masjid Al Aqsa semakin intensif dan penuh kekerasan.

Zionis Israel secara terbuka mematuhi kebijakan aparteid, bukan untuk menggulingkan resolusi internasional tetapi untuk terus meneror dan melakukan genosida, pembersihan etnis, sanksi ekonomi dan penolakan hak. Mereka bahkan tidak peduli dengan kritik internasional. (R/ais/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)