Maroko, Israel akan Luncurkan Program Pertukaran Pelajar

Yerussalem, MINIA – Menteri Pendidikan Israel, Yoav Galant, pada Kamis (11/2) setuju dengan mitranya dari Maroko, Said Amzazi, untuk memulai program pertukaran pelajar.

Dalam panggilan telepon, Galant berterima kasih kepada Amzazi atas keputusannya baru-baru ini untuk memasukkan warisan dan sejarah Yahudi dalam kurikulum pendidikan Maroko, mengatakan bahwa Israel akan menambahkan topik tentang Yahudi di Maroko ke dalam kurikulum nasionalnya, MEMO melaporkan.

“Terima kasih kepada Raja Mohammed VI karena melindungi orang-orang Yahudi dan melestarikan situs-situs warisan Yahudi di Maroko,” kata Galant.

Kedua menteri juga membahas pengorganisasian perjalanan pendidikan warisan antara dua negara untuk delegasi pelajar guna mempelajari sejarah orang Yahudi Maroko.

Langkah itu dilakukan menyusul kesepakatan antara kedua pemerintah pada bulan Desember untuk memperkuat hubungan dan kerja sama timbal balik sebagai imbalan atas pengakuan AS untuk kedaulatan Maroko di Sahara Barat yang disengketakan.

Maroko telah berkonflik dengan kelompok separatis Polisario yang didukung Aljazair di Sahara Barat sejak 1975, setelah pendudukan Spanyol berakhir. Hingga berubah menjadi konfrontasi bersenjata yang berlangsung hingga 1991 dan diakhiri dengan penandatanganan perjanjian gencatan senjata.

Rabat menegaskan haknya untuk memerintah wilayah tersebut, tetapi mengusulkan pemerintahan otonom di Sahara Barat di bawah kedaulatannya, tetapi Front Polisario menginginkan referendum untuk membiarkan rakyat menentukan masa depan wilayah tersebut. Aljazair telah mendukung proposal Front dan menampung pengungsi dari wilayah tersebut.

Gencatan senjata tahun 1991 berakhir tahun lalu setelah Maroko melanjutkan operasi militer di penyeberangan El Guergarat, zona penyangga antara wilayah yang diklaim oleh negara bagian Maroko dan Republik Demokratik Arab Sahrawi yang dideklarasikan sendiri, yang menurut Polisario sebagai provokasi.

“Dengan meluncurkan operasi tersebut, Maroko secara serius merusak tidak hanya gencatan senjata dan perjanjian militer terkait tetapi juga setiap peluang untuk mencapai solusi damai dan abadi untuk masalah dekolonisasi di Sahara Barat,” kata Brahim Ghali, pemimpin Front Polisario, dalam sebuah surat ke PBB. (T/R7/P1)

 

Mi’raj News Agency (MINA)