Masalah Perkawinan Anak Perlu Pembahasan Lintas Kementerian dan Lembaga 

Jakarta, MINA – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, untuk masalah perkawinan anak tidak hanya bisa mengandalkan salah satu pihak misalnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja, atau BKKBN saja, tapi perlu lintas kementerian dan lembaga agar gerak dari upaya meminimalisir kejadian perkawinan anak ini bisa lebih kuat dan cepat mencapai sasaran.

Hal itu ia sampaikan dalam talkshow  Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) dengan tema “Keprihatinan akan melonjaknya angka perkawinan anak di masa pandemi,” demikian keterangan yang diterima MINA Rabu (17/3).

Ia menjelaskan, kalau hanya bergerak secara sektoral tentu anggaran dan cakupan tupoksi masing-masing kementerian dan lembaga sangat terbatas. Padahal persoalan perkawinan anak ini sangat kompleks.

Ia mengingatkan pentingnya ketahanan keluarga dimasukkan menjadi salah satu prioritas program pembangunan baik di tingkat daerah maupun pusat karena bisa menjadi salah satu cara preventif dalam mengatasi persoalan perkawinan anak.

“Pada dasarnya peran pendidikan, pengasuhan, pendampingan tumbuh kembang anak hingga mereka bisa matang secara fisik, jiwa dan ruhani berawal dari keluarga.” ujarnya.

Selain itu, karena itu pemahaman soal mudharat pernikahan anak, pencegahan anak dari pergaulan bebas, kemampuan untuk mendidik, mengasuh dan mendampingi tumbuh kembang anak agar sehat jasmani, rohani dan mental perlu disupport juga oleh negara dengan kebijakan dan program yang ditujukan dan sekaligus melibatkan keluarga.

“Pemerintah perlu ingat bahwa keluarga yang kuat dan berdaya adalah penopang masyarakat dan bangsa yang kuat dan berdaya juga di masa yang akan datang. Dan keluarga yang kuat dan berdaya ini niscaya akan jauh dari praktek-praktek perkawinan anak. Karena itu tujuan menghasilkan keluarga-keluarga yang berketahanan harus menjadi bagian yang tidak tertinggal dari rencana pembangunan nasional,” pungkasnya. (R/SH/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)