Masyarakat Singkong Indonesia Ingin Singkong Jadi Komoditas Strategis

Jakarta, MINA – Masyarakat Singkong Indonesia (MSI) meminta kepada pemerintah agar menetapkan singkong sebagai komoditas strategis nasional agar masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara ataupun Daerah.

Hal tersebut dibahas dalam forum diskusi antar MSI baik dari kalangan petani maupun pelaku usaha singkong yang di jembatani oleh pengurus Kantor Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) di Jakarta, Rabu (12/12).

“Pemerintah dalam hal ini belum mau sepenuhnya mengalokasikan APBN atau APBD untuk produk singkong. Salah satu sebabnya adalah karena belum ditetapkannya singkong sebagai komoditas strategis nasional,” jelas Suharyo Husen Pengurus Kadin Bidang Pangan.

Menurutnya, para petani singkong dalam meningkatan penghasilannya perlu menaikan produktivitas melalu sistem kluster yang membutuhkan pembiayaan cukup besar.

“Petani tidak dapat meminjam modal dari Bank karena tidak punya anggunan, sedangkan pihak investor swasta berjalan sendiri-sendiri tidak mau bermitra dengan petani,” ungkapnya.

Ia menjelaskan, dalam satu kluster lahan terdiri dari minimum 300 hektar yang ditanami secara bertahap untuk kebutuhan pabrik yang perhektarnya membutuhkan biaya Rp 32 juta.

Sementara itu, pemerintah masih berkonsentrasi pada keinginan swasembada kedelai yang menurut Husen, akan terlalu banyak tantangan dari dalam dan luar negeri.

“Baru-baru ini pemerintah hanya mengalokasikan bantuan hanya kepada 15 ribu hektar lahan singkong untuk seluruh Indonesia dengan perhektarnya Rp 6 juta pertahun, apakah ini cukup menghasilkan 20 juta ton?,” tambah Husen.

Sumber karbohidrat dan protein tersebut selain untuk bahan pangan seperti tepung Tapioka dan Moccaf , dapat digunakan untuk bahan pembuatan textile, kertas, plastik, dan khusus energi seperti yang sudah diterapkan di Brazil dan Thailand.

“Thailand sendiri sepuluh tahun kedepan kemungkinan tidak lagi mengekspor produksi singkongnya karena mereka akan menggunakannya sendiri untuk bahan energi,” pungkasnya. (L/Sj/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)