Mehbooba Mufti: Manan Wani Korban Kekerasan Tanpa Henti di Kashmir

Srinagar, MINA – Manan Wani, seorang sarjana yang berubah menjadi militan, adalah “korban kekerasan tanpa henti” di Kashmir, India.

Hal itu dikatakan oleh mantan Ketua Menteri Mehbooba Mufti pada Senin (15/10) yang memancing reaksi tajam dari mantan Ketua Menteri Omar Abdullah.

Omar Abdullah menuduh bahwa pemerintahan Mehbooba sebelumnya membuat “setiap upaya untuk menjebak dan membunuh Manan Wani, dan air matanya yang buaya tidak akan bekerja lagi.”

“Mendorong anak muda ke dinding akan menjadi kontraproduktif. Pusat (New Delhi) harus campur tangan dalam menarik kasus melawan mahasiswa dan otoritas AMU (Aligahr Muslim University) harus mencabut penangguhan mereka,” kata Mehbooba, Presiden Partai Rakyat Demokratik, di Twitter, dua hari setelah dua mahasiswa Kashmir di AMU diskor dan dituding melakukan hasutan karena diduga merencanakan shalat gaib untuk Manan Wani.

Mehbooba memgatakan, pemerintah negara bagian di luar Jammu dan Kashmir harus “sensitif” terhadap situasi dan “mencegah keterasingan lebih lanjut.”

“Ini akan menjadi parodi untuk menghukum mereka (mahasiswa) karena mengingat mantan rekan mereka (Wani) yang menjadi korban kekerasan tanpa henti di Kashmir,” katanya dalam tweet lain.

Mengomentari Mehbooba, Omar Abdullah menggunakan twitter pula dan menulis, ”Betapa pendeknya memori Nyonya Mufti! Dia lupa bahwa dia adalah arsitek & penerima manfaat untuk seluruh periode di kantornya. Dia tidak dalam posisi untuk mengkritik siapa pun karena ‘kekerasan tanpa henti’.”

Omar lebih lanjut menulis bahwa pemerintahan Mufti membuat segala upaya untuk menjebak dan membunuh Manan Wani beberapa kali.

“Dia mengepalai Komando Terpadu yang mengarahkan pasukan keamanan untuk mengeksekusi Operasi Penuh Keluar & dia membenarkan pembunuhan para pemrotes muda pada tahun 2016 dengan mengatakan ‘mereka tidak keluar untuk membeli susu atau permen’.”

Mehbooba Mufti sebelumnya memimpin Negara Bagian Jammu dan Kashmir sebagai Ketua Menteri hingga 20 Juni 2018, setelah administrasi dialihkan berada di bawah kekuasaan seorang gubernur.

Saat ini Jammu dan Kashmir dipimpin oleh Gubernur NN Vohra. (T/RI-1/RS3)

Mi’raj News Agency (MINA)