Menko PMK: Angka Stunting Harus di Bawah 680 Ribu Pertahun

Widi Kusnadi - Jumat, 11 September 2020 - 02:08 WIB

Jumat, 11 September 2020 - 02:08 WIB

13 Views

Jakarta, MINA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan upaya penurunan angka stunting di Indonesia harus dibawah 680 ribu pertahun, sesuai yang ditargetkan presiden.

“Jika kita lihat angka kelahiran sekitar 4,8 juta pertahun, berarti paling tidak pertahunnya angka stunting kita harus di bawah 680 ribu sekian. Kalau angka stuntingnya pertahun sudah di atas 680 ribu, kita tidak bisa mencapai target yang sudah ditetapkan oleh presiden,” katanya saat menjadi pembicara kunci pada Rapat Virtual Mengukur Keberhasilan Pengentasan Kemiskinan di Tahun 2020, Kamis (10/9).

Menurutnya, perlu ada langkah-langkah strategis dan terobosan yang semakin digenjot untuk dapat mencapai target yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo yaitu berada di angka 14% pada tahun 2024, demikian keterangan yang diterima MINA..

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, saat ini telah terjadi penurunan prevalensi stunting dari 30,8% pada tahun 2018 (Riskesdas 2018) menjadi 27,67% tahun 2019 atau turun sekitar 3,13%.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas Subandi Sardjoko menyebutkan, strategi di dalam RPJMN 2020 dan RKP 2020-2021, penanganan stunting masuk menjadi proyek prioritas nasional.

Ia menjelaskan, rancangan perpres penurunan stunting mencakup konvergensi penanganan stunting di tingkat pusat, provinsi, hingga desa, dengan mengkoordinasikan sumber daya yang ada, sehingga intervensi terhadap indikator penurunan stunting benar-benar sampai ke masyarakat.

beberapa hal yang perlu didorong diantaranya sistem monitoring evaluasi anggaran yang tepat sasaran, membangun dashboard untuk melihat capaian penurunan angka stunting di masing-masing daerah, serta komitmen yang kuat dari pejabat daerah baik gubernur, bupati, ataupun walikota. (R/SR/R1)

Mi’raj News Agency (MINA)